Beranda blog

Demonstrasi Di Mabes Polri, KMPPI Beberkan Sejumlah Dugaan Pelanggaran PT. Masempo Dalle

0

Jakarta | nemukabar.com_Konsorsium Mahasiswa Pemerhati Pertambangan Indonesia (KMPPI) hari ini menyelenggarakan aksi demonstrasi dan konferensi pers di halaman gedung utama Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) menuntut dugaan Ilegal Mining PT. Masempo Dalle.
Arin Fahrul Sanjaya, selaku penanggungjawab aksi dalam orasinya membeberkan sejumlah dugaan pelanggaran PT. Masempo Dalle.

“Kehadiran kami di mabes polri pada hari ini merupakan bentuk kekecewaan kami terhadap aparat penegak hukum daerah provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dimana pada awal munculnya isu mengenai pelanggaran PT. Masempo Dalle sampai sekarang tidak ada penindakan secara tegas terhadap Pimpinan PT. Masempo Dalle yang pada prosesnya kami duga kuat terlibat dalam Jual beli dokumen Pengapalan dan juga terlibat dalam manipulasi Kuota Penjualan yang melibatkan PT. Tristaco mineral Makmur dan PT. James Armando Perkasa, ini jelas merupakan tindakan Malladministrasi dan tindak pidana pertambangan, ucapnya dalam orasi. Jum’at, (22/10/2021).

Sementara itu, Anggota Divisi Humas Mabes Polri AKBP Eko saat menemui massa aksi, ia mengatakan bahwa Dugaan Illegal Mining PT. Masempo Dalle akan secepatnya di proses sebelum tanggal 10 November mendatang, ” Terkait dengan dugaan Illegal Mining PT. Masempo Dalle Secepatnya akan kami lakukan pemeriksaan sebelum tanggal 10 November 2021,”

Ketgam, Konsorsium Mahasiswa Pemerhati Pertambangan Indonesia saat berdemonstrasi di Halaman gedung utama Mabes Polri.

Lebih lanjut Arin Fahrul Sanjaya juga menegaskan bahwa Dugaan Pelanggaran PT. Masempo Dalle tidak hanya sebatas terlibat dalam tindakan malladministrasi saja, melainkan juga telah melakukan Aktifitas Pengerukkan tanah didalam kawasan hutan tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Kami menduga kuat bahwa PT. Masempo Dalle juga telah melakukan aktiftas pengerukkan tanah didalam kawasan hutan tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apabila tuntutan Kami tidak diindahkan maka kami tidak akan pernah menghentikan gerakan kami karena mendiamkan sebuah kebusukan merupakan penghianatan terhadap diri sendiri”. Tutupnya.

Dugaan Illegal Mining PT. Masempo Dalle Tak Kunjung Usai, Sejumlah OKP Akan Berdemonstrasi Di Mabes Polri, KLHK Dan Dirjen Minerba.

0

Jakarta | nemukabar.com_ Polemik Illegal Mining sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat, terkhusus masyarakat daerah provinsi Sulawesi Tenggara.

Keterangan Gambar ; Anggota Konsorsium Mahasiswa Pemerhati Pertambangan Indonesia (KMPPI) Yang merupakan Mahasiswa Jakarta Asal Sulawesi Tenggara saat Berpose di Jl. Gelora/Lapangan Tembak Senayan, Jakarta.

Kali ini Konsorsium Mahasiswa Pemerhati Pertambangan Indonesia (KMPPI) yang menaungi 3 lembaga pemerhati pertambangan menyoroti Dugaan Kejahatan yang dilakukan oleh PT. Masempo Dalle. Pasalnya, perusahaan yang juga beroperasi di kecamatan Langikima kab. Konawe utara lebih tepat di blok morombo tersebut diduga telah melakukan kejahatan dengan melakukan aktifitas pengerukkan tanah tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Arin Fahrul Sanjaya, Ketua Umum Pengurus Pusat Konsorsium Mahasiswa Pemerhati Pertambangan Indonesia menyampaikan hal tersebut saat ditemui awak media pada Selasa, 19 Oktober 2021. ‘’ dari hasil investigasi yang kami lakukan, menunjukan bahwa PT. Masempo Dalle telah berulangkali mendapat sorotan dari berbagai lembaga mahasiswa tapi sayang sekali mereka tidak benar-benar serius dalam mendesak aparat penegak hukum untuk menyelesaikan dugaan kejahatan PT. Masempo Dalle yang mana pada prosesnya diduga kuat telah melakukan aktifitas pengerukkan tanah tanpa mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan’’ ujarnya.

Lanjut Arin Fahrul juga mengatakan bahwa Dugaan kejahatan PT. Masempo Dalle tidak hanya sebatas tak mengantongi IPPKH, perusahaan itu juga disebut terlibat dalam dugaan kongkalikong 4 perusahaan yang melakukan malladministrasi dan tindak pidana pertambangan yakni Dugaan Manipulasi Kuota Penjualan dan Jual beli dokumen pengapalan.

‘’ Dugaan kejahatan PT. Masempo Dalle tidak hanya sebatas tak memiliki IPPKH saja, kuat dugaan kami bahwa PT. Masempo Dalle juga ikut terlibat dalam melakukan malladministrasi dan jual beli dokumen pengapalan yang diduga melibatkan PT. Tristaco Mineral Makmur, PT. James Armando Perkasa dan oknum syahbandar yang menerbitkan surat izin berlayar kapal tongkang BG Lestari 3005’’ tegasnya.

Lebih lanjut, Arin Fahrul mengatakan bahwa Pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) serta Dirjen Minerba untuk mengevaluasi IUP milik PT. Masempo Dalle dan menuntut Kapolri agar segera memerintahkan jajaran terkait untuk menyelesaikan segala bentuk tindak pidana pertambangan,

’’ Pada Jum’at 22 oktober mendatang kami akan melakukan aksi demonstrasi di Mabes Polri, Dirjen Minerba dan KLHK RI untuk mendesak agar IUP milik PT. Masempo Dalle segera di evaluasi dan Mendesak agar segera ditindaki apabila terbukti tak memiliki IPPKH sesuai aturan hukum yang berlaku. Kami berharap agar Kapolri serta jajaran kementerian terkait untuk lebih serius dalam menindaki perusahaan pertambangan yang melanggar aturan,’’ Tutupnya

Peptam Sultra Kembali Adukan CV. UBP Ke Mabes Polri Atas Dugaan Illegal Mining

0

Jakarta | nemukabar.com_ CV.unaaha Bakti persada yang Beraktifitas Di wilayah Blok morombo kecamatan lasolo, kabupaten Konawe Utara (Konut) Provinsi Sulawesi tenggara (Sultra) diduga Tanpa di sertai Beberapa dokumen Pertambangan seperti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan(IPPKH).

Hal tersebut di ungkapkan oleh Irjal Ridwan selaku Korlap (Koordinator) Pemuda Peduli Tambang (Peptam Sultra) mengungkap kan bahwa aktivitas CV UBP  Di Duga kuat Tidak memiliki izin Pinjam pakai kawasan  hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh kementerian kehutanan Dan CV UBP juga beraktivitas diwilayah hutan lindung.

“Kami menduga kuat bahwa aktivitas CV UBP tidak memiliki izin Pinjam pakai kawasan  hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh kementerian kehutanan Dan CV UBP juga beraktivitas diwilayah hutan lindung,” ucapnya saat orasi. Jumat, 22 Oktober 2021.

Lanjut, Irjal mengatakan bahwa pelanggaran CV. UBP tak hanya sebatas tak memiliki IPPKH melainkan juga telah melakukan aktiftas pertambangan diluar wilayah IUP (WIUP). ” pelanggaran yang  dilakukan CV UBP kami duga juga aktifitas nya sudah melewati Titik koordinat Wilayah Izin Usaha pertambangan (wiup)

Dan kami duga juga bahwa aktivitas CV UBP ini di bekingi oleh aparat penegak hukum (APH) Sulawesi tenggara karna  aktivitas nya sudah perna di hentikan oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sulawesi Tenggara karna terbukti telah melanggar rambu-rambu hukum Di negara Republik Indonesia, akan tetapi masih saja melakukan pengerukan tanah di Konawe utara ”

“Padahal jelas dalam undang-undang Kehutana pasal 78 ayat (6)suatu kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi izin Pinjam pakai kawasan hutan ( IPPKH ) akan dikenanakan  sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

Lanjut Irjal, “Bertandang nya kami Di markas besar kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) untuk mendesak MABES POLRI untuk segera memanggil dan memeriksa Direktur CV UBP Atas dugaan  pelanggaran yang di lakukan nya

Apabila Dugaan kami terbukti maka MABES POLRI agar segera menangkap Direktur CV UBP dan menghukum sesuai aturan yang berlaku Di Negara Republik Indonesia” tutupnya.

Ketum HMI MPO Dompu: Tidak Ada HMI MPO Melakukan Aksi di KMD

0

Nemukabar.com, Dompu – Ketua Umum HMI MPO Cabang Dompu melakukan klarifikasi berkaitan pemberitaan yang mencantumkan HMI MPO dalam aksi Kasatuan Masyarakat Dompu (KMD) di Kantor Bupati Dompu, Senin, 18 Oktober 2021 oleh media online beritatipokor.com.

“Tidak ada HMI MPO Cabang Dompu Raya melakukan aksi dengan KMD (Kasatuan Masyarakat Dompu),” kata Edy Candra, Ketua Umum HMI MPO Cabang Dompu Raya dalam keterangannya, Jum’at (21/10).

Edy menambahkan, Mungkin hal itu dilakukan secara pribadi bukan atas nama lembaga.

“HMI MPO Cabang Dompu sedang berkaloborasi dengan Pemerintah dalam memulihkan ekonomi di tengah pandemi covid-19,” tutupnya.

Ketum PB HMI Puji Langkah Tegas Kapolri Keluarkan Surat Telegram Larang Anggota Arogan dan Lakukan Kekerasan

0

Nemukabar.com, Jakarta – Ketua Umum PB HMI Ahmad Latupono memuji langkah tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang bergerak cepat mengeluarkan telegram berisi perintah kepada seluruh Kapolda untuk membina anggotanya agar tidak bersikap arogan dan melakukan kekerasan kepada masyarakat saat menjalankan tugas.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat telegram bernomor ST/2162/X/HUK.2.8/2021 tertanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kadiv Propam Polri Inspektur Jenderal Ferdy Sambo.

“Respons cepat dan tegas terukur Kapolri menjaga nama baik korps Bhayangkara. Dan harus bisa dipedomani dan diimplementasikan seluruh anggota Polri,” tegas Ahmad Latupono, hari ini.

Menurutnya, upaya Kapolri juga menunjukkan komitmen mewujudkan Polri yang presisi dan bisa semakin dekat, humanis, dan dicintai masyarakat.

“Oknum yang mbalelo harus diberikan punishment, sementara Polri yang sudah bekerja bagus layak diberikan reward,” sebutnya.

Dia kembali menegaskan, pihaknya sepakat atas langkah preventif Kapolri. Sebab, kata dia, surat telegram itu merupakan respons yang baik dari Kapolri terkait kondisi jajarannya.

“Polri sudah banyak kemajuan, tidak anti kritik. Tengok saja saat ini, mampu mendengar kritik serta menyerap aspirasi atas pelanggaran yang terjadi di internal. Bandingkan dengan dulu, sudah banyak perbaikan,” pungkasnya.

Soroti Dugaan Illegal Mining, Peptam Sultra Beberkan Sejumlah Pelanggaran Cv. UBP

0

Jakarta | nemukabar.com_ CV. Unaaha Bakti persada (UBP) yang beraktivitas di Blok morombo kecamatan lasolo kabupaten Konawe Utara(Konut) provinsi Sulawesi tenggara (Sultra) Di
Duga beraktifitas di wilayah konservasi dan diduga tidak di sertai izin Pinjam pakai kawasan hutan(IPPKH) yang di terbitkan oleh kementerian kehutanan

Hal tersebut disampaikan oleh Korlap (pemuda peduli tambang sultra) Peptam Sultra, Irjal Ridwan saat diwawancarai awak media nemukabar.com Kamis, (21/10/2021), “Kami menduga kuat bahwa Cv. Unaaha Bakti Persada telah melakukan aktifitas pertambangan di wilayah konservasi dan kami juga menduga tidak di sertai izin Pinjam pakai kawasan hutan(IPPKH) yang di terbitkan oleh kementerian kehutanan”

“Bukan hanya itu saja CV. Unaaha bakti persada  juga beraktifitas  diluar wilayah izin usaha pertambangan (wiup) Dan itu sangat melanggar aturan yang berlaku negara republik Indonesia” Ucap Irjal.

Selain itu, Irjal menegaskan bahwa  CV.unaaha bakti persada sudah lama melakukan pengerukan tanah  tanpa di sertai izin pertambangan dan ini jelas salah satu tindak pidana pertambangan

” Kami menduga bahwa  aktifitas yang di lakukan CV. Unaaha Bakti Persada itu banyak melanggar aturan yang berlaku, Cv. UBP ini sudah lama melakukan pengerukan tanah  tanpa di sertai izin pertambangan dan ini jelas salah satu tindak pidana pertambangan”

“Karna di beberapa tahun yang lalu Dewan perwakilan rakyat Daerah Sulawsi tenggara (DPRD SULTRA)  telah memberhentikan aktifitas CV.unaaha bakti persada Karna terbukti telah melanggar aturan hukum”

“Kami menduga bawah CV UBP ini sangat kebal hukum Karena sudah banyak lembaga-lembaga yang menyoroti CV UBP akan tetapi persoalan ini belum juga selesai sampai hari ini ,Jadi Sangat di sayangkan jika aparat penegak hukum (APH)  mendiamkan persoalan tindak pidana pertambangan yang di lakukan CV UBP” tutupnya

Diduga Melegitimasi Barang Dari Lahan Koridor, Komando Sultra Bakal Laporkan Syahbandar Lapuko Di Kementerian

0

Jakarta | nemukabar.com_ Setelah usai melaporkan ke Polda Sultra dan DPRD Provinsi Sultra terkait PT. Kembar Mas dan PT. Sambas Mineral serta CV. Farel. Komando Sultra kembali menyoroti Syahbandar Lapuko yang diduga terlibat dalam proses penerbitan dokumen olah gerak kapal dan Surat Izin Berlayar (SIB) dokumen.

Saat di temui di salah satu warung kopi di kendari kordinator Komando Sultra, Alki Sanagri membeberkan dugaan keterlibatan Syahbandar Lapuko secara institusi melalui dokumen Olah Gerak Kapal dan Surat Izin Berlayar (SIB) dalam proses pengiriman barang yang diduga berasal dari lahan koridor yang terletak di kecamatan palangga dan palangga selatan

“Kami menduga kuat syahbandar mengetahui menyangkut asal barang itu, karna kami sudah sempat komunikasi namun justru pak taufiq yang katanya bertugas di wilker lakara seolah membela dan memberikan dan mewakili perusahaan” Jelas Alki kepada awak media selasa, 19/10/21.

Mahasiswa fakultas hukum unsultra itu juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaporkan hal tersebut secara hukum di Polda Sultra mengenai dugaan menambangan dilahan koridor pada 11 Oktober 2021, mestinya kata dia hal tersebut benar-benar menjadi atensi kepolisian sebagaimana mekanisme hukum yang berlaku.

“Kami kan sudah lapokan ke polda mestinya kegiatan disana di hentikan tapi belum juga ada penghentian makanya kamu juga minta ke syahbandar biar tidak melibatkan diri terlalu jauh, maknya kami minta syahbandar untuk tidak menerbitkan olah gerak dan dan SIBnya tapi malah seperti humas perusahaan” Terangnya

Kami menduga bahwa dengan masih berlangsungnya kegiatan di lahan koridor tersebut, membuat dugaan kami makin kuat bahwa ada oknum Pejabat Polda Sultra serta Oknum Anggota DPRD Provinsi yang ikut terlibat melindungi dan bermain dengan pihak perusahaan yang cacat hukum itu, sambung Alki.

Kendati seperti itu kejadiaannya Alkis sapaan akrabnya masih berharap karakter profesionalitas di tubuh Polda Sultra dan DPRD Provinsi Sultra agar tidak mencederai citra dua institusi itu.

“Kami harap ke dua institusi itu polda dan DPRD lebih profesionallah, jangan mencederai nama institusi” Harapnya

Pihaknya akan mengadukan Syahbandar Lapuko ke Dirjen Perhubungan Laut apabila olah gerak dan SIB masih di paksa untuk di terbitkan karena menurut mereka bukan hanya soal tersebut namun Jetty yang di gunakan juga belum memenuhi syarat teknis untuk mendapat izin operasional

“Ya jika di paksakan kami pastikan lapor syahbandar ini di dirjen perhubla karena bukan hanya soal asal barang saja yang kami duga ilegal tapi jetty yang di gunakan itupun belum layak mendapatkan izin operasional tapi mereka terus melegalkan” Tutupnya

Festival Lomba Domino Ippmik Jakarta Sukses Terlaksana

0

Konawe | nemukabar.com_ Dalam rangka merawat Talih silahturahim antar sesama umat manusia dan memupuk tali persatuan sebagai warga negara Indonesia

Ikatan Pemuda Pelajaran Mahasiswa Konawe – Jakarta (IPPMIK JAKARTA) Sukses melaksanakan kegiatan Festival Lomba Domino yang ke 1 di Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (SULTRA). Sabtu, 17 Oktober 2021.

Hal itu di sampaikan Ketua Umum IPPMIK JAKARTA. Arnol Ibnu Rasyid, Kegiatan ini kami selenggarakan atas bentuk partisipasi kami bahwa Talih silahturahmi dan persatuan harus terus di pupuk secara terus menerus.

“Kagiatan ini Kami selenggarakan di kecamatan Puriala kabupaten Konawe Sebagai bentuk partisipasi kami terhadap masyarakat kecamatan Puriala agar selalu mengutamakan yang namanya silahturahmi dan persatuan, lewat Festival Lomba Domino ini masyarakat dapat bertemu dan bertegur sapa sebagai sesama umat manusia dan warga negara Indonesia, juara bukanlah yang utama yang terpenting talih silahturahmi tetap terjaga agar selalu menjaga hubungan baik” Ucapanya

Selain itu masyarakat di kecamatan Puriala sangat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, apa lagi total hadiah yang di perebutkan sebanyak Lima juta rupiah tanpa di pungut biaya apapun.

“Terimakasih banyak atas bantuan dan suportnya terhadap pihak-pihak yang telah membantu kegiatan tersebut sehingga terselanggara dengan baik “Tutup Arnol

Dapat Atensi khusus dari Pimpinan DPR RI, Pinjol Ilegal mulai diberantas. Ketum BPCI : Ini Aksi Nyata DPR RI Untuk Indonesia

0

JAKARTA| Maraknya kasus korban teror dan penipuan serta penagihan pinjaman online dikalangan masyarakat, mendapatkan atensi khusus dari salah satu pimpinan DPR RI ialah Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI.

Dalam keterangan persnya pria yang juga Ketua Harian Partai Gerindra ini menyampaikan “Masalah pinjaman online ilegal adalah permasalahan krusial dan meresahkan masyarakat, ada yang terganggu scara psikis, depresi bahkan bunuh diri karena merasa tertekan.oleh karenanya saya meminta Polri dan OJK menindak tegas serta memberantas maraknya penipuan pinjol ilegal tersebut”(13/10/2021).

Selang sehari dari pernyataan pers pimpinan DPR RI, Kapolri mengintruksian Kapolda Metro Jaya untuk serius menindak pinjol ilegal dan hasilnya dilakukan penggerebekan PT. ITN salah satu perusahaan penagihan pinjol ilegal dikawasan perumahan elite Tangerang.

Peristiwa ini mendapat banyak apresiasi dari masyarakat salah satunya datang dari Aktivis Pemuda yang tergabung dalam Barisan Pemuda Cinta Indonesia(BPCI) “Apresiasi untuk Polri yang sudah berhasil membongkar sindikat kolektor pinjaman ilegal di daerah Tangerang, tentu ini tidak terlepas dari atensi dan perhatian yang tinggi dari Pimpinan DPR RI Bapak Sufmi Dasco Ahmad yang sangat peka dan peduli terhadap problematika masyarakat ditengah kondisi sulit akibat pandemi Covid19.

“Ini merupakan Aksi Nyata DPR RI untuk Indonesia yang kesekian kalinya yang dilakukan oleh Bapak Sufmi Dasco Ahmad, sebelumnya masyarakat masih mengingat bagaimana Bapak Dasco meminta pemerintah untuk menjadikan Asrama Haji Pondok Gede dijadikan tempat menampung pasien Covid19 yang tidak tertangani di Rumah Sakit, selang beberapa hari Menag merubah Asrama Haji Pondok Gede menjadi RS Sementara yang dapat menampung 900 pasien Covid19 ” ujar Febrianes Sibagariang Ketua Umum BPCI dalam keterangan persnya dibilangan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/10/2021).

Febrianes melihat fenomena pinjol ilegal yang beredar luas ditengah masyarakat karena keadaan ekonomi masyarakat yang sedang sulit akibat pandemi kemudian dilihat sebagai peluang oleh oknum pinjol untuk mencari nasabah dengan segala kemudahan dan promosi yang menggiurkan masyarakat “masyarakat sedang susah, banyak yang di PHK, banyak yang usahanya tutup kemudian ini dimanfaatkan oleh perusahaan pinjol ilegal dengan kemudahan administrasi tanpa agunan dan slip gaji bisa mendapat bantuan dana dengan cepat walaupun dengan jeratan bunga yang sangat tinggi, jauh diatas suku bunga yang sudah ditetapkan BI” tutup Febrianes.***Red