Beranda blog

Demonstrasi Di Mabes Polri, KMPPI Beberkan Sejumlah Dugaan Pelanggaran PT. Masempo Dalle

0

Jakarta | nemukabar.com_Konsorsium Mahasiswa Pemerhati Pertambangan Indonesia (KMPPI) hari ini menyelenggarakan aksi demonstrasi dan konferensi pers di halaman gedung utama Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) menuntut dugaan Ilegal Mining PT. Masempo Dalle.
Arin Fahrul Sanjaya, selaku penanggungjawab aksi dalam orasinya membeberkan sejumlah dugaan pelanggaran PT. Masempo Dalle.

“Kehadiran kami di mabes polri pada hari ini merupakan bentuk kekecewaan kami terhadap aparat penegak hukum daerah provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dimana pada awal munculnya isu mengenai pelanggaran PT. Masempo Dalle sampai sekarang tidak ada penindakan secara tegas terhadap Pimpinan PT. Masempo Dalle yang pada prosesnya kami duga kuat terlibat dalam Jual beli dokumen Pengapalan dan juga terlibat dalam manipulasi Kuota Penjualan yang melibatkan PT. Tristaco mineral Makmur dan PT. James Armando Perkasa, ini jelas merupakan tindakan Malladministrasi dan tindak pidana pertambangan, ucapnya dalam orasi. Jum’at, (22/10/2021).

Sementara itu, Anggota Divisi Humas Mabes Polri AKBP Eko saat menemui massa aksi, ia mengatakan bahwa Dugaan Illegal Mining PT. Masempo Dalle akan secepatnya di proses sebelum tanggal 10 November mendatang, ” Terkait dengan dugaan Illegal Mining PT. Masempo Dalle Secepatnya akan kami lakukan pemeriksaan sebelum tanggal 10 November 2021,”

Ketgam, Konsorsium Mahasiswa Pemerhati Pertambangan Indonesia saat berdemonstrasi di Halaman gedung utama Mabes Polri.

Lebih lanjut Arin Fahrul Sanjaya juga menegaskan bahwa Dugaan Pelanggaran PT. Masempo Dalle tidak hanya sebatas terlibat dalam tindakan malladministrasi saja, melainkan juga telah melakukan Aktifitas Pengerukkan tanah didalam kawasan hutan tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Kami menduga kuat bahwa PT. Masempo Dalle juga telah melakukan aktiftas pengerukkan tanah didalam kawasan hutan tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apabila tuntutan Kami tidak diindahkan maka kami tidak akan pernah menghentikan gerakan kami karena mendiamkan sebuah kebusukan merupakan penghianatan terhadap diri sendiri”. Tutupnya.

Dugaan Illegal Mining PT. Masempo Dalle Tak Kunjung Usai, Sejumlah OKP Akan Berdemonstrasi Di Mabes Polri, KLHK Dan Dirjen Minerba.

0

Jakarta | nemukabar.com_ Polemik Illegal Mining sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat, terkhusus masyarakat daerah provinsi Sulawesi Tenggara.

Keterangan Gambar ; Anggota Konsorsium Mahasiswa Pemerhati Pertambangan Indonesia (KMPPI) Yang merupakan Mahasiswa Jakarta Asal Sulawesi Tenggara saat Berpose di Jl. Gelora/Lapangan Tembak Senayan, Jakarta.

Kali ini Konsorsium Mahasiswa Pemerhati Pertambangan Indonesia (KMPPI) yang menaungi 3 lembaga pemerhati pertambangan menyoroti Dugaan Kejahatan yang dilakukan oleh PT. Masempo Dalle. Pasalnya, perusahaan yang juga beroperasi di kecamatan Langikima kab. Konawe utara lebih tepat di blok morombo tersebut diduga telah melakukan kejahatan dengan melakukan aktifitas pengerukkan tanah tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Arin Fahrul Sanjaya, Ketua Umum Pengurus Pusat Konsorsium Mahasiswa Pemerhati Pertambangan Indonesia menyampaikan hal tersebut saat ditemui awak media pada Selasa, 19 Oktober 2021. ‘’ dari hasil investigasi yang kami lakukan, menunjukan bahwa PT. Masempo Dalle telah berulangkali mendapat sorotan dari berbagai lembaga mahasiswa tapi sayang sekali mereka tidak benar-benar serius dalam mendesak aparat penegak hukum untuk menyelesaikan dugaan kejahatan PT. Masempo Dalle yang mana pada prosesnya diduga kuat telah melakukan aktifitas pengerukkan tanah tanpa mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan’’ ujarnya.

Lanjut Arin Fahrul juga mengatakan bahwa Dugaan kejahatan PT. Masempo Dalle tidak hanya sebatas tak mengantongi IPPKH, perusahaan itu juga disebut terlibat dalam dugaan kongkalikong 4 perusahaan yang melakukan malladministrasi dan tindak pidana pertambangan yakni Dugaan Manipulasi Kuota Penjualan dan Jual beli dokumen pengapalan.

‘’ Dugaan kejahatan PT. Masempo Dalle tidak hanya sebatas tak memiliki IPPKH saja, kuat dugaan kami bahwa PT. Masempo Dalle juga ikut terlibat dalam melakukan malladministrasi dan jual beli dokumen pengapalan yang diduga melibatkan PT. Tristaco Mineral Makmur, PT. James Armando Perkasa dan oknum syahbandar yang menerbitkan surat izin berlayar kapal tongkang BG Lestari 3005’’ tegasnya.

Lebih lanjut, Arin Fahrul mengatakan bahwa Pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) serta Dirjen Minerba untuk mengevaluasi IUP milik PT. Masempo Dalle dan menuntut Kapolri agar segera memerintahkan jajaran terkait untuk menyelesaikan segala bentuk tindak pidana pertambangan,

’’ Pada Jum’at 22 oktober mendatang kami akan melakukan aksi demonstrasi di Mabes Polri, Dirjen Minerba dan KLHK RI untuk mendesak agar IUP milik PT. Masempo Dalle segera di evaluasi dan Mendesak agar segera ditindaki apabila terbukti tak memiliki IPPKH sesuai aturan hukum yang berlaku. Kami berharap agar Kapolri serta jajaran kementerian terkait untuk lebih serius dalam menindaki perusahaan pertambangan yang melanggar aturan,’’ Tutupnya

Pemuda 21 Sultra Boikot Mes Sultra Untuk Kesekian Kalinya.

0

Jakarta | nemukabar.com_ Puluhan Mahasiswa asal Sulawesi Tenggara (Sultra) hari ini memboikot Mes Sultra.
Hal tersebut dipicu akibat tuntutan Mahasiswa Jakarta asal sulawesi Tenggara yang tergabung dalam organisasi Pemuda 21 Sultra tidak pernah mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra).

Massa Aksi yang tergabung dalam Pemuda 21 Sultra saat berdemonstrasi dan Memboikot Mes Sultra di Jl. Sumenep Jakarta Pusat

Irjal Ridwan (Koordinator Lapangan) mengatakan bahwa aksi demonstrasi tersebut adalah gerakan yang kesekian kali, dan sampai sejauh ini tidak ada tanggapan sedikitpun oleh pihak Pemprov Sultra.

” Aksi demonstrasi yang kami selenggarakan pada hari ini adalah aksi yang kesekian kali, yang mana sebelumnya kami sudah berdemonstrasi di menara Global dan juga mendatangi Mes Sultra menuntut agar pemerintah memberikan kami bantuan biaya pemondokkan dan beasiswa prestasi, tetapi sampai sejauh ini tidak ada tanggapan dari Pemerintah Daerah”. Ucapnya saat diwawancarai awak media pada Senin, (29/11/2021).

Selain itu, Tomi Dermawan (Korlap 2) mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu Pihaknya (Mahasiswa Sultra) yang mendatangi mes Sultra pada Rabu, 24 November lalu sempat dilaporkan ke Polisi oleh Saudara Gandi (Pegawai Mes) dengan alasan mengganggu penghuni Mess.

“Saat kami datang ke Mes Sultra pada tanggal 24 lalu kami dilaporkan ke Polisi oleh Saudara Gandi karna kehadiran kami dianggap mengganggu penghuni mes. Padahal kami tidak meminta untuk tidur didalam, kami hanya tidur diteras dan di Bassement tapi justru kami dianggap mengganggu. Jadi disini kami pertanyakan apa asas Manfaat keberadaan mes Sultra ini”.

Sementara itu Irjal Ridwan juga mengatakan bahwa aksi pada hari ini sempat dihalangi oleh orang tak dikenal. “Kami sempat baku hantam dengan preman, untung saja preman tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian”. Tutupnya

Rencana Reuni PA 212, Pekan Depan, Fauzan Ohorella : Demi Kesehatan dan Kemanusiaan Harus Kita Tolak

0

Jakarta|Sejarah Aksi 212 ini lahir dari suatu konsep tentang keadilan, dan itu sudah menjadi rekam jejak digital dunia tentang bagaimana kesolidan dan kemajemukan hidup masyarakat Islam diIndonesia. Namun hari ini kita telah capai pada titik puncak dalam hal keadilan yang diidamkan ummat pada saat itu.

Pimpinan Pusat Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku Fauzan Ohorella, menyampaikan bahwa kita juga pernah jadi bagian dari agenda Aksi terbesar di Jakarta ini, yakni 212, yang mana saat itu kita menjadi garda terdepan dalam menjaga ulama-ulama besar di Negeri ini. Namun, dia menyampaikan lagi jika tidaklah tepat jika ada wacana untuk menggelar kembali Aksi 212. Sebab kondisi Bangsa hari ini masih memprihatinkan karena belum selesai dengan penyebaran Virus Covid-19.

“Ya kami adalah figur-figur yang ikut dan menjadi garda terdepan dalam mengawal ulama-ulama besar saat itu. Namun untuk saat ini kami sangat tidak setuju apabila ada rencana dari PA 212 untuk menggelar acara reuni, ditengah bangsa kita yang masih kerja keras untuk melawan Covid-19” ungkap Fauzan Ohorella

Diketahui, bahwa tersebar banyak disosial media tentang rencana Reuni yang akan digelar oleh PA 212 di Monas pekan depan. Namun rencana tersebut telah di tolak oleh Pemerintah Kota DKI Jakarta. Disampaikan lagi oleh Fauzan Ohorella, bahwa dia meminta agar TNI-POLRI untuk menindak tegas apabila masih ada kelompok-kelompok yang masih tetap memaksakan diri untuk menggelar Reuni 212 di Monas, Jakarta.

“Ya saya minta kepada TNI-POLRI untuk tindak tegas kelompok-kelompok itu. Bahkan kami siap untuk mempolisikan mereka apabila masih kekeh untuk rencana menggelar aksi 212 itu. Sebab ini tentang Kesehatan dan Kemanusiaan. Dampak negatifnya akan sangat besar kepada Masyarakat Jakarta dan luar Jakarta, apabila rencana reuni itu dia berjalan.” Sambungnya lagi

Dia mengungkapan lagi, bahwa penolakan atas aksi itu telah keluar dari Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional Dinas Parekraf Provinsi DKI Jakarta sebagai jawaban dari Surat bernomor 01/RA.212/SPIT/XI/2021.

“Sekali lagi saya tekankan, bahwa kami selaku Mahasiswa Muslim Maluku yang sedang merantau diJakarta ini sangat Menolak Keras rencana agenda Reuni 212 itu.”
Tutup Fauzan Ohorella Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku

Dugaan Mafia Tanah : PGA, Terdakwa Jahja Komar Harus di Tangkap dan Diadili

0

Jakarta – Perkumpulan Gerakan Aktivis (PGA) gelar aksi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur menuntut agar Hakim melakukan amar putusan terhadap sdr tergugat JAHJA KOMAR HIDAYAT. Terkait perkara tindak pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dan atau penipuan dan atau pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 ayat(1) dan ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP terjadi pada tanggal 21 mei 1999.

 

Diketahui pada tanggal 7 Maret 2017 adanya Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Cibinong Reg. No. 79/Pdt.G/2017/pn. Cbi antara penggugat sdr M. SAID ZAKARIA melalui kuasa hukum M. YASIN, SH, ABDUL ARIF, SH, dan FACHRUL RAMADAN, SH, pada kantor hukum Yassin dan Associates melawan tergugat sdr ZALDY SOFYAN direktur utama PT. TJITAJAM (pihak pelapor) berdasarkan akta No. 15 tanggal 9 juli 2015 Notaris H. ZARIUS YAN, SH, dan penggugat Intervensi sdr ROTENDI selaku direktur PT. TJITAJAM dan JAHJA KOMAR HIDAJAT selaku komisaris PT. TJITAJAM berdasarkan akta No. 129 tahun 2003 Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH, dimana penggugat intervensi sdr ROTENDI menggunakan putusan No. 108/Pdt.G/1999/Pn.jak. Tim sebagai dasar bukti kepemilikan PT. TJITAJAM. sehingga dalam hasil putusan No. 79/Pdt.G/2017/Pn. Cbi mengabulkan gugat penggugat dan penggugat intervensi yang merugikan tergugat (PT TJITAJAM Pelapor).

 

Faisal Jihad Ngabalin selaku Koordinator Lapangan Perkumpulan Gerakan Aktivis (PGA) menyampaikan pelapor sdr IMAM TAMAMI SANTOSO selaku Direktur PT. TJITAJAM berdasarkan :Akta No. 29 tgl 22-11-2002 Notaris Ny. Nurul Huda, S.H. tidak mengetahui gugatan perdata dengan hasil putusan No. 108/Pdt.G/1999/Pn.Jak. Tim di pengadilan Negeri Jakarta timur sehingga pelapor menelusuri dan mencari tahu terhadap putusan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

 

“Pada tanggal 7 Maret 2017 di Kantor Kengadilan Negeri Jakarta Timur pelapor sdr TAMAMI IMAM SANTOSO mendapatkan copy putusan No. 108/Pdt.G/Pn.Jak. Tim berikut copy surat kuasa Nomor : 009/SK/TJ/1999, tanggal 10 mei 1999 serta surat keterangan bantuan Hukum No. 32/BH/1999/PN.JKT.TIM, a.n DAULAT SARAGIH, tanggal 09 juni 1999,” ujar Koorlap Faisal Jihad Ngabalin kepada awak media di depan PN Jaktim, Kamis (25/11/2021).

 

Sdr TAMAMI IMAM SANTOSO, lanjut Faisal (yang akrab disapa), baru mengetahui bahwa terlapor JAHJA KOMAR HIDAJAT selaku Direktur Utama PT. Tjitajam memberikan kuasa kepada DAULAT SARAGIH karyawan PT Tjitajam beralamat di Menara BCD lantai 3 Jl Jend Sudirman kav 26 berdasarkan SK Khusus Nomor : 009/SK/TJ/V/1999, tanggal 10 mei 1999 dan terbitkan surat keterangan bantuan hukum Nomor : 32/BH/1999PN.JKR.TIM, a.n DAULAT SARAGIH.

 

“Tanggal 09 juni 1999 diberikan kepada Sdr DAULAT SARAGIH karena Sdr DAULAT SARAGIH bukan pengacara/Advocad yang digunakan untuk mengajukan gugatan perdata dengan penggugat JAHJA KOMAR HIDAJAT selaku Direktur Utama PT Tjitajam yang memberikan kuasa kepada DAULAT SARAGIH karena sdr melawan tergugat CAKRA MARSONO, PONTEN CAHAYA SURBAKTI Dkk 13 (tiga belas) tergugat 4 ( empat ) turut tergugat, dengan serangkai kebohongan dan tipu muslihat (mengaku direktur utama PT TJITAJAM) yang diberikan oleh terlapor sehingga pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeluarkan putusan No. 108/pdt.G/1999/Pn.Jak. Tim dengan adanya hasil putusan No. 108/pdt.g/1999/pn.Jak. Tim, PT PTITAJAM dengan direktur pelapor merasa dirugikan,” papar Faisal.

 

Lanjut Faisal, dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh pelapor ke AHU diperoleh surat kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor. AHU.2UM.01.01-987. tanggal 01 Desember 2015, perihal data PT.TJITAJAM yang menerangkan Data perusahan PT. PTITAJAM sejak tahun 1996-2015, bahwa pada tahun 1996 sdr JAHJA KOMAR HIDAJAT menjabat sebagai Komisaris Utama berdasarkan Akta No. 108 tanggal 15 April 1996 Notaris SUTJIPTO, SH, SK pengesahan AHU surat nomor C2-HT.01.04A.5018, tanggal 12 Agustus 1996 dan pada tahun 2004 sdr JAHJA KOMAR HIDAJAT menjabat sebagai Komisaris berdasarkan Akta No. 129 tanggal 16 Desember 2003 Notaris BUNTARO TIGRIS, SH, SE, SK pengesahan AHU C-02729 HT.0104,TH.2004 tanggal 5 Februari 2004.

 

“Bahwa JAHJA KOMAR HIDAYAT yang sebagai Direktur Utama PT. Tjitajam TIDAK SAH dan TIDAK LEGAL karena tidak sesuai dengan undang-undang RI No. 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas dalam pasal 15, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) huruf b dan c. dan dengan tidak didaftarkan ke Departemen kehakiman atau tidak tercatat di Departemen kehakiman, maka Akta pernyataan keputusan Rapat Nomor 12 tanggal 6 Maret 1998 PT. Tjitajam yang dibuat Notaris ELZA GAZALI, SH tidak berlaku,” tegas Faisal keterangannya.

 

Faisal sampaikan juga bahwa hasil putusan Nomor : 108/pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim (putus pada tgl. 20 April 2000) digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan oleh JAHJA KOMAR HIDAJAT Dkk. Terhadap sdr DAULAT SARAGIH telah dilakukan pencarian namum sampai dengan saat ini belum ditemukan dan tidak diketahui alamat tempat tinggal dan keberadaanya, maka belum dapat dilakukan pemeriksaan, bahwa sdr DAULAT SARAGIH telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara memberikan keterangan palsu dibawa sumpah dan atau penipuan dan atau pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 ayat (1) dan ayat (3) KUHP dan atau pasal 378 KUHP dan atau pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. dan berkas perkaranya akan diajukan secara terpisah atau splitsing.

 

“Melihat kronologis permasalan diatas tersebut maka Kami PERKUMPULAN GERAKAN AKTIVIS (PGA) menilai ini adalah perkara dugaan mafia tanah yang harus diselesaikan oleh penegak hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Terdakwa YAHYA KOMAR HIDAYAT harus ditangkap dan di adili, dan kepada hakim yang menangani perkara tersebut segera jatuhkan amar putusan,” tandasnya.

“Hakim jangan melindungi terdakwa yang sudah jelas melakukan kesalahan yang melanggar hukum,” tegas Faisal menutup.

Adapun tuntutan dari PERKUMPULAN GERAKAN AKTIVIS sebagai berikut:

1. Meminta Hakim yang menangani perkara dugaan mafia tanah terdakwa YAHYA KOMAR HIDAYAT untuk segera menjatuhkan amar putusan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Mendesak Hakim yang tangani perkara dugaan mafia tanah saudara YAHYA KOMAR HIDAYAT untuk segera di hukum dan atau di vonis saudara terdakwa seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya.

3. Kami minta yang mulia hakim untuk tidak menebang pilih atas perkara dugaan mafia tanah sudara YAHYA KOMAR HIDAYAT.

4. Terdakwa dugaan mafia tanah saudara YAHYA KOMAR HIDAYAT harus segera diberikan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

KMI Minta KPK Terbitkan Surat Pencekalan Terhadap Amran Sulaiman

0

Jakarta-Komite Mahasiswa Indonesia (KMI) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dalam rangka melaporkan Amran Sulaiman Pemilik PT. Tiran Group karena diduga melakukan kongkalingkong bersama eks. Bupati Konawe Utara (Konut) tersangka kasus korupsi dan penyalahgunaan kewenangan terkait pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi, eksploitasi, serta izin usaha pertambangan operasi produksi nikel di Kabupaten Konawe Utara pada 2007-2014.

Presidium KMI, Yamin, menyampaikan bahwa tujuan kedatangan kami ke KPK RI untuk menyampaikan laporan terkait dugaan illegal Mining yang dilakukan PT. Tiran di Konawe Utara (Konut). Selain itu juga kami mempertegas agar KPK RI segera menerbitkan surat pencekalan kepada Amran Sulaiman agar tidak ke Luar Negeri meninggalkan Indonesia.

“Kami juga meminta Ketua KPK, Firli Bahuri untuk segera menerbitkan surat pencekalan kepada Amran Sulaiman agar tidak Berpergian keluar negeri”, ucap mantan Ketua Umum HMI UBK ini, Rabu, 24/11/2021.

Dalam keterangan persnya Mahasiswa Universitas Nasional ini menyampaikan bahwa Amran Sulaiman sebelumnya telah dijadwalkan untuk pemeriksaan oleh KPK di Polda Sultra terkait kasus korupsi yang menjerat eks Bupati Konawe Utara, namun Amran Sulaiman mangkir dari panggilan KPK tersebut.

Selain itu KMI juga meminta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera mencabut Izin Usaha Pertambangan PT. Tiran di Kolaka Utara pasalnya perusahaan tersebut di duga melakukan praktek illegal mining hingga dugaan penyerobotan pada lahan perusahaan tambang lainnya.

“Jadi berdasarkan pernyataan Humas PT CDS pada beberapa media menyebutkan bahwa PT Tiran Mineral diduga melakukan penyerobotan lahan di wilayah Izin Usaha Pertambangan ( IUP ) PT CDS”, ujarnya.

Diduga Cemarkan Lingkungan, Sylva Indonesia Siap Laporkan PT VDNI dan OSS di Mabes Polri dan Gakkum LHK

0

Kendari  | nemukabar.com_ Kehadiran mega industri  PT Virtu Dragon Nikel Industri (VDNI) dan PT Obsidian Styinles Steel (OSS) di Kab. Konawe, Kecamatan Morosi, Sulawesi Tenggara.  Membawa dampak buruk yang sangat besar bagi masyarakat sekitar lingkar tambang.

Sekretaris Jendral (Sekjend) Sylva Indonesia  (Ikatan Mahasiswa Kehutanan Se- Indonesia) Andriansyah Husen menuturkan hadirnya PT. VDNI dan PT. OSS membuat dampak lingkungan yang meresahkan bagi masyarakat sekitar.

Keterangan Gambar : (Adriansyah Husen) Sekretaris Jenderal Sylva Indonesia

“perusahaan tersebut membuat  kerusakan lingkungan yang sangat parah seperti debu hitam bertebaran,tercemarnya sungai Konawe eha sampai banyaknya limbah B3 yang langsung keluar dari perusahaan PT VDNI dan PT OSS,” tutur andrinsyah.

lebih lanjut, Sylva Indonesia akan selalu hadir untuk mempertanyakan izin dari kedua perusahaan tersebut.

“Hal ini kami dari Sylva Indonesia akan selalu  mempertanyakan izin lingkungan dari dua perusahaan yaitu PT VDNI dan PT OSS agar perlunya Dirjen Minerba ESDM RI,Gakkum KLHK dan Mabes Polri meninjau kembali aktivitas dan perizinannya,” ungkapnya kepada awak media.

Ia menjelaskan bahwa UU No 32 Tahun 2009 sudah jelas terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu.

“Secara garis besar,UU Nomor 32 tahun 2009 yang berbunyi, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,pemanfaatan,pengendalian,pemeliharaan,pengawasan, dan penegakan hukum.” ucap andriansyah yang juga alumni Fakultas Kehutanan UHO.

Ia juga menyampaikan bahwa 2 Bulan terakhir Pihaknya sudah melakukan kajian dampak lingkungan yang di sebabkan PT. VDNI dan PT. OSS.

“2 bulan terakhir tim kami juga sudah mengambil sampel,titik kordinat dan dokumentasi dari tambak, sungai Konawe eha, pertanian yang tercemar dan sampel yang kami ambil juga sudah dimasukkan ke dalam LAB unsur limbah B3nya jelas ada,” ujarnya.

Andriansyah Menegaskan bahwa pihaknya memeliki dasar yang kuat dan tidak akan membiarkan dua perusahaan tersbut beroperasi terus menerus.

“Dasar kami kuat dan kami tidak bisa membiarkan dua perusahaan beroperasi terus menerus dengan merusak lingkungan,apapun dalihnya ketika ini masih di biarkan,kami siap konsolidasi dan berdemonstrasi di BEI SCBD kantor PT VDNI di Jakarta,Dirjen minerba,KLHK dan Mabes Polri,”tegasnya.

Pihaknya juga dalam waktu dekat ini akan melaporkan perusahaan tersebut dan akan konsoludasi di pengurus cabang Sylva Indonesia yang berada di suluruh indonesia.

“Dalam waktu dekat ini Kami siap untuk melaporkan dua perusahaan tersebut yakni PT VDNI dan PT OSS,laporannya kami sudah siapkan, dan akan konsoludasi di setiap pengurus cabang yang ada di indonesia,” tutupnya.

Dua Issue Tentang Polri Sedang Viral, Peri Silaban: Polri Harus Berbenah Agar Semakin Dicintai Masyarakat

0

Nemukabar.com-Jakarta|Tengah ramai dibicarakan di jagat Sosial Media mengenai beberapa Akun Social Media resmi atas nama satuan Polri yakni akun twiter “PolisiSumut, Polres Bogor Kota, Polda Jambi dan Satlantas Polresta Banyumas yang sampai saat ini belum dapat dipastikan motif apakah dengan sadar atau mungkin dibobol.

Peri Silaban selaku Aktivis Hmi mengungkapkan apabila itu dengan sadar dilakukan tentu saja itu merupakan tindakan yang sangat tidak mencerminkan Polri yang Presisi, karna itu dinilai sebagai tindakan pelanggaran etika moral yang akan membuat buruknya citra Polri dihadapan Masyarakat.

Polisi harus menjadi contoh teladan bagi seluruh masyarakat Indonesia, tentu keteladanan harus dimulai dari pribadi setiap anggota Polri dengan menunjukkan SDM Polri yang Presisi, Humanis dan berkarakter baik.

Peri Silaban yang juga Waka DPP Sapma Pemuda Batak Bersatu itu mengatakan bahwa “memang bukan salah Pak Kapolri tapi Pak Kapolri dan Pak Wahyu selaku AS SDM Kapolri harus turun tangan dengan tujuan memperbaiki  citra Polri ini salah satunya dengan membentuk kualitas anggota Polri yang bisa menjadi kebanggaan masyarakat.

Belum lama ini juga di social media Twiter viral berita dibobolnya data anggota Polri yang bermasalah yang telah dilihat oleh ribuan pengguna akun media twiter yang sampai saat ini kasusnya masih ditangani oleh pihak Cyber Bareskrim Polri.

“Pemerintah dan Kapolri harus konsen juga terhadap sistem keamanan Cyber salah satunya harus diperkuat melalui peningkatan SDM serta peningkatan penganggaran” ujar Aktivis Mahasiswa tersebut

Terakhir Peri Silaban mengajak seluruh Masyarakat untuk ikut sama-sama berkolaborasi dan mendukung Polri agar terwujudnya Polri yang kita cintai.

Demo KPK, Kamasta Minta Kadis Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Sultra di Periksa

0

Jakarta|Puluhan Mahasiwa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Sulawesi Tenggara Jakarta (Kamasta)  menyeruduk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Bilangan Jakarta selatan, Selasa, 23/11/2021. Mereka menuntut agar KPK segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Sulawesi Tenggara (Sultra) atas dugaan korupsi pada mega proyek pembangunan RS Jantung dan pembangunan perpustakaan modern.

Ketua Umum Kamasta, Akril Abdillah dalam orasinya menyampaikan bahwa kedatangan mereka ke KPK untuk melakukan presure atas dugaan korupsi pada mega proyek pembangunan RS Jantung dan pembangunan perpustakaan modern yang diduga dilakukan oleh Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Sulawesi Tenggara

“Kami pesimis dengan kinerja Kejati Sultra pasalnya tela beberapa kali dilaporkan namun belum ada tindaklajut dan progres sehingga hari ini kami mendatangi gedung KPK untuk menyampaikan kepada Bapak Firli Bahuri untuk segera memeriksa kadis Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Sulawesi Tenggara”, ujar Akril Alumni Universitas Halu Ole ini dalam orasinya

Lebih lanjut Mahasiwa Univesitas Jayabaya ini menyampaikan bahwa berdasarkan hasil investigasi, pemeriksaan fisik dan perhitungan bersama yang dilakukan PPK yang diwakili PPTK, kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas dan inspektorat terdapat kekurangan volume pada pekerjaan struktur bangunan.

“Jadi PPTK, Kontraktor Pelaksana dan konsultan pengawas serta inspektorat telah melakukan investigasi pemeriksaan dan perhitungan dengan bersama-sama dana menyimpulkan terjadi kekurang volume pada per kerjaan tersebut”, ungkapnya

Diketahui bahwa pembangunan Gedung Perpustakaan Modern diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar 128.195.128,- dengan nilai kontrak 28.208.278.000,-. Pembangunan Gedung sebut dilaksanakan oleh PT. BPS dengan Nomor kontrak 602/0023/KNTKONSTRUKSI/VII/2019 tertanggal 18 Juli 2019 dengan masa kerja 150 hari mulai 18 Juli sampai 14 Desember 2019.

Sementara untuk pembangunan Rumah Sakit Jantung dengan nilai Kontrak 94.325.800.000,- tertanggal 16 Agustus 2019 dengan masa kerja 120 hari terhitung 16 Agustus hingga 13 Desember 2019 di kerjakan oleh PT. ADMP. Pekerjaan tersebut juga telah dinyatakan selesai dengan bukti Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) tertanggal 16 Januari 2020. Pekerjaan tersebut berdasarkan pemeriksaan bersama yang dilakukan oleh PPTK, kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas dan inspektorat terdapat kekurangan volume pada pekerjaan struktur bangunan yang merukikan keuangan negara sebesar 28.281.040,-

“Mereka juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan OTT di Sulawesi Tenggara dan menangkap Bupati Kolaka Timur, ini adalah progres yang luar biasa kami berharap juga Bapak Firli Bahuri untuk segera memanggil dan memeriksa Kadis Cipta Karya Sultra”, ucapnya.

Kamasta juga diketahui telah menyampaikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan nomor surat 397/B/Kamasta/XI/2021 diterima oleh Bagian Administrasi dan Persuratan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jokowi dan Kementerian ESDM Di Minta agar Mencabut Izin PT.Harita Group Di Kepulauan Obi, Maluku Utara. Ada Apa?

0
Rusdin La Adumani Saat Di Wawancarai

Nemukabar.com, Jakarta– Koordinator Study Club Cilosophia,Rusdin La Adumani. pria Kelahiran di kepulauan obi, kabupaten Halmahera selatan, provinsi maluku utara saat ditemui dengan Terang menyampaikan Kekecewaanya selaku anak Negeri yang dilahirkan di Negeri sendiri terkait dengan perbuatan yang di lakukan oleh PT.Harita Group yakni persoalan pencemaran lingkungan serta tidak dimaksimalkannya pembangunan smelter PT.Trimega Bangun Persada.

Perusahaan-perusahaan di bawah Harita Group sudah beroperasi dalam kawasan hutan sejak 2008. MS Kaban, Menteri Kehutanan waktu itu beri izin pinjaman pakai dan pemanfaatan kawasan hutan (IPPKH) untuk eksploitasi tambang nikel kepada TBP dan GPS. Perusahaan raksasa yang dikendalikan keluarga konglomerat Lim Gunawan Hariyanto ini salah satu industri tambang nikel yang diberi mandat Presiden Joko Widodo untuk hilirisasi nikel dan membangun pabrik produksi bahan baku baterai kendaraan listrik. Kendaraan rendah emisi ini yang disebut-sebut bisa membantu dunia dalam menekan krisis iklim (23/11/21)

Mimpi Indonesia jadi pusat industri mobil listrik ini sudah disampaikan Jokowi dalam satu forum pada 2019. Harita gencar bergerak. Target rampungkan pabrik smelter bijih nikel dan fasilitas penunjang tercapai. Pabrik high pressure acid leach (HPAL) oleh PT Halmahera Persada Lygend yang masuk proyek strategi nasional ini diresmikan Menteri Kondinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan bersama delapan menteri lain saat melawat ke Pulau Obi, 23 Juni lalu.

Aktifitas PT.Harita group Di Kepulauan Obi Maluku Utara

Pabrik HPL mulai konstruksi pada 2018 bermodal US$1,5 miliar. Perusahaan ini patungan dari Zhejiang Lygend Investment Co., Ltd. dan Harita Group. Zhejiang Lygend perusahaan nikel dari Tiongkok dengan anak perusahaan, Ningbo Lygend Mining Co. kuasai 36,9% saham. Harita, melalui TBP punya saham mayoritas HPL 63,1%. Dalam peresmian itu Luhut mengatakan, perlu mendukung HPL, sebagai pabrik pertama bahan baku kendaraan listrik di Indonesia. Pemerintah mendukung pengembangan pabrik

Ditambah lagi persoalan pengelolalaan kadar nikel yang rendah serta penetapan pembangunan residu nikel (Lumpur) ke laut di bagian Basin atau cekungan laut yang berdampak buruk terhadap keberlangsungan hidup biota laut khususnya di areal lingkar tambang dan umumnya di kabupaten Halmahera Selatan. Terkait dengan pengrusakan lingkungan dan pembangunan Smelter PT Trimega Bangun Persada yang dinilai Tidak dimaksimalkan dengan baik oleh PT.Harita Groub yang saat saat ini beroperasi di Kepulauan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara.

Rusdin Mengatakan “padahal Kita ketahui benar bahwa dalam undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia,sebagai mana diamanatkan dalam pasal 28 H. UUD 1945, dan Pasal 98 dinyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja yang mengaki­batkan dilampauinya ambang baku mutu udara, air laut, air su­ngai, air danau, dan ke­rusak­an lingkungan hidup”

Rusdin juga Menegaskan bahwa “Pihak PT Harita Group tidak melaksanakan perintah undang-undang NO 3 tahun 2020 atas perubahan atas undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, Bahwa dimana kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara mempunyai peran penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekononi Nasional dan pembangunan daerah berkelanjutan. Namun semua itu jauh dari harapan. Di tambah lagi kejahatan yang dilakukan oleh PT.Harita Group berdampak negatif terhadap pembangunan daerah lingkar tambang,serta kesejahteraan masyarakat Obi pada umumnya. Beserta anggaran CSR yang tidak jelas di salurkan ke mana.

Serta Lebih jauh lagi, Rusdin La Adumani mengatakan penolakan PT. Harita Group terhadap percepatan pembangunan jalan adalah bentuk ketidak pedulian terhadap kesejateraan Masyarakat Obi dan upaya mengkebiri keadilan pembangunan yang dikontribusikan oleh Pemerintan Pusat, melalui Perpres 109 tahun 2020, berdasarkan peristiwa tersebut. Pulau Obi dijadikan kawasan Startegis Nasional pada tahun 2021. Apalagi ada penjelasan dari Internal DPRD secara institusi memberikan dukungan penuh program pemerintah pusat pembangunan jalan strategis nasional dilaksanakan di Pulau Obi, sesuai rapat lintas Komisi di DPRD Halsel,”

Rusdin la Adumani, Selaku koordinator study club cilosophia menyampaikan dalam kajian dan analisis yang objektif terkait Dampak negatif yang di lakukan oleh beberapa perusahaan pertambangan yang beroperasi di tanah kelahiran’nya itu. semua adalah ulah kejahatan dari PT Harita Groub,

Maka dari penjelasan serta ulasan diatas.Pihaknya yang tergabung dalam Studi Klub cilosophia menuntut.
1. presiden RI H.Jokowi widodo dan mendesak kepada Gubernur Maluku Utara, untuk memberhentikan aktifitas PT.Harita Group Yang tidak pro terhadap kehidupan masyarakat kepulauan Obi.
2.Mendesak kementerian ESDM agar mencabut ijin operasi PT.Harita Group, di kepulauan obi
3. PT Harita Group Harus Angkat kaki dari Kepulauan OBI.

Ini Sikap GAMPERA Terhadap Kasus di Lingkungan PT IWIP

0

Negara indonesai merupakan negara demokrasi konsitusional yang mana segalah regulasi serta kebijakan diatur dalam undang-undang, tentunya semua orang harus tunduk dan patuh terhadap undang-undang itu sendiri sehingga azas equality before the law itu dapat terealisasi dalam konteks berbangsa dan bernegara sesuai dalam perintah konsitusi.

Indonesia hari ini darurat korupsi yang sudah stasium akhir, artinya kita diperhadapkan dengan ancaman korupsi yang bagitu sistmatis dan terstruktur, di tambah lagi dengan persoalan pemaksaan serta penertiaban yang di lakukan ole PT IWIP di Desa LELILEP Kabupaten Halmahera Tengah ( HALTENG.) perbuatan kekerasan yang dinilai tidak manusiawi.

Menurut Fikran selaku korlap bahwa kebijakan perusahaan PT Industri Weda Bay Indonesia Park (IWIP) semena-mena melakukan tindakan yang dianggap tidak manusiawi oleh warga desa lelilef Kabupaten Halmahera Tengah, lebih mendalami lagi masalah lahan Milik warga sebagai tukar guling yang ada di kawasan Perusahaan lebih tepat bandara tersebut. Maka kamipun menduga bahwasanya PT IWIP merampas lahan milik warga setempat sebut saja sebagai mafia tanah. Kedatangan Perusahaan PT IWIP bukan solusi untuk masyarakat malahan membawa malapetaka di tengah masyarakat.

Olehnya itu Fikran juga menyampaikan secara tegas Minggu depan akan menduduki kantor pusat PT Industri Weda Bay Indonesia Park (IWIP) untuk mengawal masalah ini sampai selesai.

Kades Lelilef Sawai Desak PT IWIP Kembalikan Lahan Warga sejumlah kios di depan tempat cuci motor tepat diujung bandara ditertibkan pihak perusahaan PT IWIP bersama sejumlah petugas keamanan yang pengamanan di kawasan industri.

Penertiban sejumlah kios itu terkesan pemaksaan karena diduga pihak perusahaan bertindak tak manusiawi. Hal ini disampaikan Kepala Desa Lelilef Sawai Frileks Arbaben Mestinya pihak perusahaan tak melakukan hal konyol tersebut, karena lahan di wilayah itu sebagai lahan tukar guling antara perusahaan dan pemilik lahan di ujung bandara itu Kades juga sangat menyesalkan sikap perusahaan dalam penertiban dan pembongkaran yang dilakukan dinilai tidak mengedepankan sikap kemanusiaan.

Olehnya itu perusahaan diminta mengembalikan lahan warga sebagai tukar guling agar tidak ada dusta diantara kita Lokasi yang dibikin kios oleh masyarakat itu masuk dalam lokasi perusahaan, tetapi lokasi itu sudah dilakukan tukar guling dengan lahan warga diujung bandara. Sehingga penertiban dan pembongkaran yang dilakukan itu harus benar – benar jelas, jangan sampai terjadi masalah yang lebih besar lagi.

Sementara terkait dengan aksi penertiban dan pembongkaran yang dilakukan pihak perusahaan ini awak media telah mengupayakan untuk mengkonfirmasikan kepihak perusahaan tentang perihal penertiban tersebut. Namun hingga kini pihak perusahaan yang dihubungi belum memberikan tanggapan hingga berita itu ditayangkan.

Peryataan Sikap dari Gerakan Aksi Mahasiswa Peduli Rakyat
Tuntutan

1. PT IWIP Diduga merampas lahan warga desa lelilef sebagai tukar guling, ,maka perusahaan PT IWIP bukan solusi untuk masyarakat setempat.

2. Sikap perusahaan dianggap tidak manusiawi maka PT IWIP segera kembalikan lahan warga desa lelilef.

3. Apabila PT IWIP tidak merespon keluhan masyarakat kami akan kawal masalah ini sampe tuntas dan boikot PT IWIP sebagai aksi perdana.

Tak Tersentuh Hukum, PT. Askon dibiarkan Seperti tak ada Pelanggaran

0

Jakarta | nemukabar.com_  Indonesian Aktivist Association (IAS) Kembali meminta TIM Tipidter Bareskrim Mabes Polri untuk segera melakukan penindakan terhadap dugaan aktivitas penambangan ilegal dalam kawasan Pertambangan Blok Matarappe yang melibatkan PT. Astima Konstruksi (Askon)

Illustrasi,

Menurut Tomi Dermawan, Melalui pesan rilisnya Kamis 19/11/2021. Blok matarape merupakan kawasan pertambangan gagal lelang karena didapati adanya maladministrasi pada proses lelangnya, hingga kini kawasan tersebut masih dalam status Quo. Tetapi pada kenyataannya terdapat aktivitas pertambangan yang diduga dilakukan oleh PT. Astima Konstruksi (Askon)

“Blok Matarape adalah kawasan pertambangan yang sedang dalam status quo akibat hasil lelang yang dianulir oleh kementerian ESDM RI harusnya bebas dari kegiatan pertambangan. Akan tetapi berdasarkan data dan hasil kajian yang kami himpun, kami menemukan adanya aktivitas pertambangan yang diduga dilakukan oleh PT. ASKON secara ilegal,” ucapnya

Ia menduga ada konspirasi yang terjadi dalam lingkup Dinas ESDM Sulawesi Tenggara, Syahbandar Molawe, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup bersama aparat penegak hukum. Menurutnya sangat mustahil apabila kawasan pertambangan yang telah diputihkan tersebut, luput dari pantauan aparat penegak hukum dan pemerintah. Sehingga dengan pembiaran aktivitas perusahaan tersebut telah membuktikan bahwa ada konspirasi dengan pihak terkait, oleh karenanya pihaknya meminta Bareskrim Mabes Polri dan KLHK RI agar segera Memberikan sangsi tegas Dirut PT. ASKON atas dugaan ilegal mining diblok Matarape.

“Dalam waktu dekat ini kami akan segera bertandang di depan Mabes Porli dan KLHK RI untuk melaporkan aktivitas PT, Astima Kontruksi yang sampai saat ini juga belum tersentuh Olah APH” Tutup Tomi Mahasiswa di Jakarta asal Sultra