Share:

Date:

Bongkar Dosa Ilegal Mining CV. Unaaha Bakti Persada, Peptam Sultra Resmi Laporkan ke KLHK RI.

Related Articles

Jakarta | nemukabar.com_Pemuda Peduli Tambang Sulawesi Tenggara ( PEPTAM SULTRA ) Resmi melaporkan CV.unaaha Bakti Persada (UBP) Di Kementrian Lingkungan hidup dan kehutanan ( KLHK) RI terkait dugaan ilegal mining yang terjadi di Desa morombo Kecamatan Lasolo Provinsi Sulawesi Tenggara (SULTRA). Jum’at 15 Oktober 2021

Irjal Ridwan. selaku kordinator lapangan menjelaskan bahwa, CV.unaaha bakti persada (UBP) Diduga sudh lama beraktifitas tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH) Dan beroperasi di dalam wilayah konservasi.

Kami menduga bahwa, CV .Unaaha Bakti Persada ( UBP) tersebut, telah merugikan negara hingga miliaran rupiah karena diduga telah melakukan ilegal mining dan dibuktikan dengan tidak mempunyai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.

Kami mensinyalir bahwa, CV.Unaaha Bakti Persada (UBP) sudah melakukan aktivitas ilegal mining, dengan Tidak memiliki IPPKH. Itu semua diperoleh dari hasil Tim investigasi kami di Lapangan . Ketika CV.Unaaha Bakti Persada ( UBP) ini disinyalir beraktifitas di wilayah Konservasi . Hal ini tentu tidak bisa di biarkan oleh aparat penegak hukum (APH)

Pihak HUMAS KLHK RI menerima laporan kami dan mengatakan bahwa mereka akan segera membentuk Tim untuk turun melihat dari pada aktivitas CV. Unaaha Bakti Persada

Tentunya dengan data yang kami laporkan Ke Kementrian Lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) kami harap agar segera di tanggapi,

Irjal juga menegaskan, suatu kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi izin Pinjam pakai kawasan hutan ( IPPKH ) akan dikenanakan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebagaimana diatur di dalam Undang-undang kehutanan Pasal 78 ayat (6)

“Dalam waktu dekat ini kami juga akan segera bertandang ke Mabes Porli dan Kejagung RI agar segera memanggil dan memeriksa Direktur CV.Unaaha Bakti Persada ( UBP ) yang di duga telah menabrak rambu-rambu hukum yang berlaku Di Negara Republik Indonesia” Tutup Irjal

Popular Articles