Share:

Date:

Demonstrasi Di Mabes Polri, KMPPI Beberkan Sejumlah Dugaan Pelanggaran PT. Masempo Dalle

Related Articles

Jakarta | nemukabar.com_Konsorsium Mahasiswa Pemerhati Pertambangan Indonesia (KMPPI) hari ini menyelenggarakan aksi demonstrasi dan konferensi pers di halaman gedung utama Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) menuntut dugaan Ilegal Mining PT. Masempo Dalle.
Arin Fahrul Sanjaya, selaku penanggungjawab aksi dalam orasinya membeberkan sejumlah dugaan pelanggaran PT. Masempo Dalle.

“Kehadiran kami di mabes polri pada hari ini merupakan bentuk kekecewaan kami terhadap aparat penegak hukum daerah provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dimana pada awal munculnya isu mengenai pelanggaran PT. Masempo Dalle sampai sekarang tidak ada penindakan secara tegas terhadap Pimpinan PT. Masempo Dalle yang pada prosesnya kami duga kuat terlibat dalam Jual beli dokumen Pengapalan dan juga terlibat dalam manipulasi Kuota Penjualan yang melibatkan PT. Tristaco mineral Makmur dan PT. James Armando Perkasa, ini jelas merupakan tindakan Malladministrasi dan tindak pidana pertambangan, ucapnya dalam orasi. Jum’at, (22/10/2021).

Sementara itu, Anggota Divisi Humas Mabes Polri AKBP Eko saat menemui massa aksi, ia mengatakan bahwa Dugaan Illegal Mining PT. Masempo Dalle akan secepatnya di proses sebelum tanggal 10 November mendatang, ” Terkait dengan dugaan Illegal Mining PT. Masempo Dalle Secepatnya akan kami lakukan pemeriksaan sebelum tanggal 10 November 2021,”

Ketgam, Konsorsium Mahasiswa Pemerhati Pertambangan Indonesia saat berdemonstrasi di Halaman gedung utama Mabes Polri.

Lebih lanjut Arin Fahrul Sanjaya juga menegaskan bahwa Dugaan Pelanggaran PT. Masempo Dalle tidak hanya sebatas terlibat dalam tindakan malladministrasi saja, melainkan juga telah melakukan Aktifitas Pengerukkan tanah didalam kawasan hutan tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Kami menduga kuat bahwa PT. Masempo Dalle juga telah melakukan aktiftas pengerukkan tanah didalam kawasan hutan tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apabila tuntutan Kami tidak diindahkan maka kami tidak akan pernah menghentikan gerakan kami karena mendiamkan sebuah kebusukan merupakan penghianatan terhadap diri sendiri”. Tutupnya.

Popular Articles