Share:

Date:

Diduga Melegitimasi Barang Dari Lahan Koridor, Komando Sultra Bakal Laporkan Syahbandar Lapuko Di Kementerian

Related Articles

Jakarta | nemukabar.com_ Setelah usai melaporkan ke Polda Sultra dan DPRD Provinsi Sultra terkait PT. Kembar Mas dan PT. Sambas Mineral serta CV. Farel. Komando Sultra kembali menyoroti Syahbandar Lapuko yang diduga terlibat dalam proses penerbitan dokumen olah gerak kapal dan Surat Izin Berlayar (SIB) dokumen.

Saat di temui di salah satu warung kopi di kendari kordinator Komando Sultra, Alki Sanagri membeberkan dugaan keterlibatan Syahbandar Lapuko secara institusi melalui dokumen Olah Gerak Kapal dan Surat Izin Berlayar (SIB) dalam proses pengiriman barang yang diduga berasal dari lahan koridor yang terletak di kecamatan palangga dan palangga selatan

“Kami menduga kuat syahbandar mengetahui menyangkut asal barang itu, karna kami sudah sempat komunikasi namun justru pak taufiq yang katanya bertugas di wilker lakara seolah membela dan memberikan dan mewakili perusahaan” Jelas Alki kepada awak media selasa, 19/10/21.

Mahasiswa fakultas hukum unsultra itu juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaporkan hal tersebut secara hukum di Polda Sultra mengenai dugaan menambangan dilahan koridor pada 11 Oktober 2021, mestinya kata dia hal tersebut benar-benar menjadi atensi kepolisian sebagaimana mekanisme hukum yang berlaku.

“Kami kan sudah lapokan ke polda mestinya kegiatan disana di hentikan tapi belum juga ada penghentian makanya kamu juga minta ke syahbandar biar tidak melibatkan diri terlalu jauh, maknya kami minta syahbandar untuk tidak menerbitkan olah gerak dan dan SIBnya tapi malah seperti humas perusahaan” Terangnya

Kami menduga bahwa dengan masih berlangsungnya kegiatan di lahan koridor tersebut, membuat dugaan kami makin kuat bahwa ada oknum Pejabat Polda Sultra serta Oknum Anggota DPRD Provinsi yang ikut terlibat melindungi dan bermain dengan pihak perusahaan yang cacat hukum itu, sambung Alki.

Kendati seperti itu kejadiaannya Alkis sapaan akrabnya masih berharap karakter profesionalitas di tubuh Polda Sultra dan DPRD Provinsi Sultra agar tidak mencederai citra dua institusi itu.

“Kami harap ke dua institusi itu polda dan DPRD lebih profesionallah, jangan mencederai nama institusi” Harapnya

Pihaknya akan mengadukan Syahbandar Lapuko ke Dirjen Perhubungan Laut apabila olah gerak dan SIB masih di paksa untuk di terbitkan karena menurut mereka bukan hanya soal tersebut namun Jetty yang di gunakan juga belum memenuhi syarat teknis untuk mendapat izin operasional

“Ya jika di paksakan kami pastikan lapor syahbandar ini di dirjen perhubla karena bukan hanya soal asal barang saja yang kami duga ilegal tapi jetty yang di gunakan itupun belum layak mendapatkan izin operasional tapi mereka terus melegalkan” Tutupnya

Popular Articles