Beranda blog Halaman 18

Rapor Merah100 Hari Kinerja KAPOLRI, PB HMI :LSP Layak Dicopot !!!

0

Nemukabar.com-Jakarta. Pengurs Besar Himpunan Mahaiswa Islam (PB HMI-MPO) melayangkan kritik terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dalam masa kinerjanya yang baru saja memasuki 100 hari memimpin di institusi Polri.

Kritikan menohok tersebut disampaikan langsung oleh Yogi Prasetio selaku Bendahara Umum PB HMI dalam keterangan persnya pada Jumat, (7/5/21).

Yogi Prasetio (Mas Gie,-red) menuturkan bahwa kinerja Jenderal LSP selama 100 hari ini belum melakukan perubahan yang begitu signifikan, terkhusus membuat citra positif institusi Korps Bhayangkara.

“belum ada perubahan signifikan selama 100 hari yang di lakukan oleh jenderal LSP, trend buruk terhadap aparat Kepolisian-pun masih melakat, terlebih banyak penindakan hukum yang terkesan tebang pilih akhir-akhir ini”. Tutur Yogi dalam keterangannya.

Selain itu, pemuda asal Bogor tersebut pun menambahkan beberapa catatan menyoal kinerja selama LSP 100 hari memimpin institusi Polri. Yogi menambahkan masih banyaknya PR yang harus dituntaskan oleh Jenderal LSP, masih mangkraknya kasus-kasus HAM sampai saat ini, ditambah dengan isu terorisme yang seakan selalu menghantui masyarakat di tanah air.

“masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh Jenderal LSP, dari mulai mangkraknya kasus-kasus HAM, sampai isu terorisme yang tak kunjung usai di tanah air, bahkan yang lebih memalukannya lagi, terjadi penembakan di mabes polri beberapa waktu lalu”. Kata Mas Gie panggilan karibnya.

Selain menyampaikan beberapa petikan kritik terhadap kinerja 100 hari Jenderal LSP memimpin, PB HMI pun bermaklumat kepada Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo untuk mengevaluasi Jenderal tersebut, mengingat tertutupnya ruang demokrasi akhir-akhir ini, ditambah dengan maraknya penangkapan terhadap mahasiswa yang kerap kali menyampaikan pendapat di muka umum.

“kami berharap kepada Pemerintah RI agar mengevaluasi dan bila perlu mencopot Jenderal LSP, kita sadari betul begitu tertutupnya ruang demokrasi akhir-akhir ini, ditambah banyak juga terjadi penangkapan terhadap mahasiswa yang lantang meneriakan pendapatnya di muka umum, dan kami pikir tidak ada salahnya pemerintah untuk mengevaluasi bahkan mencopot kalpolri saat ini”. Tutup Yogi Prasetio diakhir keterangannya pada wartawan.

PP KAMMI Nilai Kedatangan WNA China Saat Kebijakan Larangan Mudik Pemerintah, Rakyat Kecewa.

0

Nemukabar.com Jakarta – Sebanyak 85 WNA asal China dikabarkan telah tiba di bandara Soetta pada 4 Mei 2021 dengan menggunakan pesawat charter, disusul 171 kemudian pada hari kamis 7 mei 2021. Hal itu telah dibenarkan oleh Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Imigrasi Arya Pradhana Angkara.

“Benar pada Selasa, 4 Mei 2021 Jam 14.55 WIB telah mendarat 85 WN Cina dan 3 WNI dengan pesawat China Southern Airlines (charter flight) dengan nomor penerbangan CZ8353 dari Shenzhen di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta,” ujar Arya saat dikonfirmasi sejumlah media, Kamis, (6/5/2021).

Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI Abdussalam menilai kedatangan WNA saat ketatnya WNI keluar kota untuk mudik membuat nurani kita sebagai bangsa menjadi sangat miris.

“Bagaimana kita tidak kecewa dengan Pemerintah, ketika rakyat diperketat untuk bepergian, WNA asal china masuk dengan mudahnya,” ujar Salam dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jum’at (7/5/2021).

Salam, sapaan akrabnya juga menyoroti kedatangan tenaga kerja asing asal China menimbulkan kecemburuan sosial ditengah meningkatnya angka pengangguran akibat pandemi covid-19.

“Kita sama-sama tahu ditengah pandemi covid-19 banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, namun data yang ada justru menunjukkan jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia terus meningkat setiap bulannya.”

“Nampaknya, Omnibus Law UU Cipta Kerja sudah memberikan manfaat bagi penciptaan lapangan kerja, namun bukan untuk kita sebagai anak bangsa, tapi untuk asing.” Tutupnya.

Sebelumnya, Ekonom Senior Faisal Basri mencuit pada akun twitternya bahwa jumlah tenaga kerja yang masuk ke Indonesia terus meningkat.

“Selama maret 2021, pekerja asing asal China masuk sebanyak 2.513 orang lewat bandara Sam Ratulangi, naik lebih 2 kali lipat dibanding bulan sebelumnya sebanyak 1.027 orang,” tulis Faisal Basri di akun Twitternya, pada Jum’at (7/5/2021).

Kritik Kontras 100 Hari Kerja Kapolri: Diskriminatif Tangani Kerumunan

0

Nemukabar.com -Jakarta.Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mengatakan bersamaan dengan 100 hari kepemimpinan Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit yang jatuh pada 7 Mei 2021, mereka menilai tidak adanya perubahan signifikan dalam perbaikan kinerja institusi Korps Bhayangkara.

Catatan tersebut menurut mereka berasal dari hasil analisa dan pemantauan terhadap 16 program prioritas 100 hari yang telah disusun oleh Listyo. Koordinator Kontras Fatia Maudiliyanti merinci, pertama program perubahan teknologi kepolisian modern di era police 4.0. Kontras menilai Kapolri justru merealisasikan virtual police yang jadi alat represi baru di dunia digital.

“Operasi virtual police justru bersifat menindak dan mengatur ekspresi warga negara. Padahal penindakan seharusnya dilakukan kepada mereka yang melakukan tindakan kriminal lewat media sosial,” ucapnya kepada wartawan, Kamis 6 April 2021.

Yang kedua, lanjutnya program pemantapan kinerja kamtibmas. Kapolri dinilai justru melakukan simplifikasi dengan penjagaan pada program investasi negara yang tidak memerhatikan dampaknya ke masyarakat.

“Yaitu munculnya ruang kriminalisasi terhadap warga yang bersuara. Seperti yang terjadi di Desa Wadas, Jawa Tengah,” katanya.

Kemudian yang ketiga, program dukungan dalam penanganan COVID-19. Kepolisian dirasa sangat diskriminatif dalam penanganan kerumunan. Penanganan COVID-19 jadi dalih penangakapan sewenang-wenang dan pembubaran aksi massa. Tapi, sikap berbeda dari kepolisian pada kerumuman yang disebabkan karena kedatangan Presiden Jokowi. Polisi tidak menindaklanjuti dan tidak menerapkan sanksi atas kejadian tersebut.

“Keempat, program penguatan fungsi pengawasan jutsru tidak tercermin karena carut marutnya penegakan etik kepolisian. Jenis pelanggaran baik itu disiplin, etik dan pidana terus mengalami kenaikkan. Belum sampai 4 bulan, sudah terjadi sebanyak 536 pelanggaran disiplin, 279 pelanggaran KEPP, dan 147 pelanggaran pidana,” ucap dia.

Sedangkan yang kelima, prioritas Kapolri untuk meminimalisir public complaint. Prioritas Kapolri untuk meminimalisir public complaint juga tak membaik dalam 100 hari ini.

“Selama 100 hari kepemimpinan Jenderal Listyo, kondisi penegakan hukum dan HAM yang dilakukan oleh kepolisian tak kunjung membaik. Kami melihat praktik-praktik tersebut semakin masif dilakukan, baik di ruang publik maupun digital. Hal ini kami khawatirkan sebagai pola yang akan terus kembali terjadi sepanjang kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit selama beberapa tahun ke depan,” ujar dia lagi. *(Sumber Viva.co.id)

Ketua PB HMI: Kesejahteraan Jadi Pemicu Munculnya Radikalisme

0

Nemukabar.com – Terkait dengan ancaman paham radikalisme dan intoleran di bangsa Indonesia, Ketua umum HMI MPO Ahmad Latupono mengatakan saat ini perlu diketahui bersama, bahwa permasalahan bangsa kita saat ini adalah ancaman radikalisme dan intoleran.

“Ancaman Radikalisme dan Intoleransi dimasyarakat sudah masuk diberbagai berbentuk kegiatan dimasyarakat kita”. Ujarnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan Sikap intoleran ini menjadi benih awla lahirnya paham Radikalisme dan ekstrimisme di masyarakat kita.

“Kaum milenial kita menjadi rawan terpapar paham tersebut dimana hal tersebut sering terjadi terhadap kegiatan keagamaan”. Jelasnya.

Dengan banyaknya anggaran yang digelontorkan kepada instansi terkait untuk penanganan terorisme seharusnya ini bisa dicegah lebih awal.

Anggaran untuk penanganan terorisme yang cukup besar yang di kelola oleh instansi nrgara seharusnya mampu mendeteksi aksi terorisme serta ancaman radikalisme di kalangan milenial”. Tegasnya.

Lebih jauh dia mengatakan, di momen tepat 100 hari kinerja Kapolri saat ini, dia mengungkapkan perlu adanya strategi jitu dari kepolisian untuk mencegah paham radikalisme khususnya di masyarakat.

“Bapak Kapolri harus mengevaluasi seluruh jajarannya untuk bisa melakukan kegiatan yang sifatnya merangkul pemuda untuk menjaga NKRI”. Tegasnya.

HMI MPO Jakarta Selatan Mengadakan Santunan Yatim dan Silaturahmi Antar Kader

0

Nemukabar.com, Jakarta – Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Selatan mengadakan kegiatan santunan yatim dan buka bersama yang bertempat Panti Asuhan Al Mubarokah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis (6/5/ 2021).

Ketua Pelaksana Khoirul Ulum mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu acara tersebut, serta senior-senior yang selalu menghantarkan untuk selalu berikhtiar pada hal yang baik pasti kita menemukan hal yang baik pula.

“Semoga beberapa pihak yang telah mensupport kegiatan ini, baik berupa moril dan materil, semoga nantinya akan dilipatgandakan balasan kebaikannya,” ujar Khoirul Ulum.

Sementara itu, Said Hawa Mubarok selaku Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Islam MPO Cabang Jakarta Selatan mengatakan, acara ini merupakan salah satu bagian dari Program Ramadhan HMI MPO Cabang Jakarta Selatan.

“Acara ini diawali dengan santunan yatim dan buka bersama. Harapannya kita selalu mendapatkan keberkahan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, serta bermanfaat bagi orang yang membutuhkan,” tutur Said.

Selain itu, Redza Sutiara Akbar selaku Ketua Umum HMI MPO Cabang Jakarta Selatan memaparkan, kemasan acara ini dibungkus dengan santunan anak yatim adalah untuk menambah nilai surplus momentum bulan Ramadan.

“Acara ini dikemas demikian Untuk menambah sisi manfaat dari momentum bulan Ramadan dan memperat kembali silaturahmi kader HMI jaksel,” tutup Redza.

Viral Ratusan Pekerja Pabrik Protes Keras karena Disuruh Putarbalik di Tol Cikarang

0

Nemukabar.com, Cikarang-Pada kamis pagi hari ini beredar video singkat di berbagai media sosial menunjukan ratusan pekerja pabrik mengamuk dan protes di  tol Cikarang barat. Para pekerja itu protes lantaran kendaraannya tertahan dan diminta putar balik, padahal mereka mau berangkat kerja.

Dalam video yang tersebar luas tampak deratan bus pengangkut pekerja pabrik berhenti di ruas jalan tol Jakarta-Cikarang KM 13,para pekerja berteriak “minta buka” lantaran tidak bisa bekerja akibat kebijakan penyekatan larangan mudik.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yudo membenarkan peristiwa itu. Menurut dia, kejadian berlangsung saat para karyawan tidak bisa keluar dari Gerbang Tol Cikarang Barat.

Sambodo mengatakan GT Cikarang Barat memang turut ditutup dalam penyekatan mudik 2021. Langkah itu dilakukan untuk memudahkan upaya pencegahan pemudik. Dia memastikan kondisi saat ini telah kembali normal.

Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru mengatakan bahwa telah terjadi kepadatan pada Kamis (6/5) sekitar pukul 07.00 sampai dengan 08.00 WIB, tepatnya pada lokasi penyekatan KM 31 Arah Cikampek (Cikarang Barat) Jalan Tol Jakarta-Cikampek serta arah sebaliknya.

“Mempertimbangkan kondisi di lapangan, akhirnya atas diskresi Kepolisian, pada pukul 10.50 akses keluar Cikarang Barat dari Cikampek kembali dibuka. Saat ini kondisi di titik tersebut menuju arah Jakarta dalam keadaan lancar,” kata Heru dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (6/5/2021).

Gertak: KPK Turun Tangan Usut Dugaan Korupsi Kadis Bina Marga DKI

0

Jakarta – Sekretaris Jenderal Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (Gertak), Dimas Tri Nugroho Kembali menyuarakan Pemberantasan Korupsi dilingkungan Pemprov DKI Jakarta, Aktifis yang senantiasa konsisten digerakan Anti rasuah ini terus mengajak Masyarakat Berani melawan para koruptor.

Dimas menyoroti Korupsi yang diduga melibatkan kepala dinas Bina marga DKI Jakarta Hari Nugroho dan mendesak KPK untuk turun tangan mengusut korupsi yang diduga melibatkan Kadis Bina Marga.

Dimas mengatakan Pengelolaan APBD Pemprov DKI Jakarta dari tahun Ketahun sangat Riskan untuk di cermati, Hal ini Terkait dengan Penyalahgunaan Anggaran yang dilakukan oknum pejabat dengan dalih menggunakan dana tersebut atas nama Pembangunan infrastruktur.

Oknum Pejabat kerap kali memanfaatkan posisinya untuk kepentingan Pribadi maupun sekelompok orang untuk mengeruk dan mengambil Keuntungan. Dan terjadi kebocoran
Keuangan daerah yang tidak sedikit.

KPK sebagai Penegak Hukum sudah sepatutnya menindaklanjuti kasus ini untuk segera mengambil Tindakan Yuridis agar Koruptor uang Rakyat diproses secara hukum dan memberikan efek jera bagi para Pejabat lainnya .

Dinas Bina Marga DKI Jakarta salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki Tugas Untuk Melayani Masyarakat dalam penyedian Infrastruktur.

Pada tahun anggaran 2019 Dinas yang dipimpin Hari Nugroho ini memiliki Anggaran Sebesar Rp 2.681.697.144 .790 dan Realisasi sampai dengan
Tanggal 30 September 2019 Senilai Rp 338.474
.993.323 Patut diduga adanya Penyimpangan anggaran atas 29 Paket pada Pekerjaan senilai Rp 2 Milyar lebih , menurut Hasil investigasi.

Penyimpangan terjadi pada ; Bidang Jalan dan Jembatan sebanyak 20 Paket pekerjaan , Suku Dinas Jakarta pusat satu Paket, Jakarta Barat dua paket Bidang kelengkapan Prasarana jalan dan jaringan Utilitas satu Paket , suku dinas Jakarta Utara dua Paket , Jakarta Selatan satu Paket dan Jakarta Timur dua Paket.

Penyimpangan dilakukan dengan cara mengurangi Volume yang berakibat adanya manipulasi Keuangan pada proyek tersebut dan pada bidang Jalan dan jembatan terdapat pengurangan Volume pada 20 Paket Senilai Rp 1.935.527.680.

Pekerjaan Hotmix di jalan gunung Sahari , Hot mix jalan Cikini raya dan jalan Pegangsaan , Pekerjaan Hotmix di jalan Prof. Satrio, Jalan Kramat Raya serta Pekerjaan Beton Rapid setting Koridor 1 dan 4 , Pekerjaan Hotmix di jalan Daan Mogot , Jembatan Tomang Raya , di Jalan Salemba Raya , Kemang Raya , jalan akses Hankam, Jalan Bandengan Utara , jalan Panjaitan sisi Barat , jati baru , jalan Kartini, Jembatan jalan Lingkar Luar Barat, Jembatan jalan marunda Makmur, Jembatan kali Mampang jalan warung Buncit dan Hotmix jalan MH .Thamrin serta Juga Pekerjaan Beton Rapid setting Koridor 6 dan 7. Dimas menjelaskan Bahwa pada Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat terdapat Penyimpangan
Volume atas satu paket Pekerjaan sebesar
Rp 153.983.750 dan untuk Sudin Bina Marga Jakarta Barat Penyimpangan dibarengi Dengan Manipulasi atas dua Paket Pekerjaan adalah Senilai Rp 80.428.980 Pada paket Pekerjaan Pembangunan atau Peningkatan jalan dan Bangunan pelengkap jalan di kota administrasi Jakarta barat kecamata Grogol Petamburan kelurahan Jelambar dan di pembangunan serta peningkatan di kelurahan Jelambar, Wijaya kusuma Jelambar baru Tomang .

Sementara itu soal adanya Penyimpangan yang berakibat Manipulasi di Paket Pekerjaan Bidang Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas Hanya sebesar 42 juta Lebih sedikit dan Hal ini direalisasikan Kerjaan Pembangunan Trotoar di
Jalan Prof.Dr.Latumenten Dan Selanjutnya Pada 2 Paket Pekerjaan Sudin Bina Marga Jakarta Utara senilai Rp 36.630.530 serta terjadi pula kekurangan Volume Berasumsi Manipulatif Sudin Bina Marga Jakarta Selatan senilai Rp 17.550.365. Perbuataan Kepala Dinas Bina Marga sangat Keterlaluan dan mendesak KPK Turun Tangan untuk mengusut dugaan korupsi Kadis Bina marga.

Manipulasi tersebut masuk kedalam Perspektif kesalahan Administrasi padahal dalam Kasus ini Jelas sudah Masuk tipikor.

Hanya karena Ketahuan dalam Pemeriksaan Internal Instansi Yang bersangkutan Dalam Hal Ini Inspektorat Uang Hasil Korupsi tersebut dikembalikan dengan Mekanisme Setor Ke Kas Daerah Pemprov DKI. Tindakan Kadis Bina Marga Tidak serta Merta Lepas dari Jeratan Hukum.ujar Dimas

Jakarta, 6 Mei 2021

Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (GERTAK)

Dimas Tri Nugroho
Sekjend GERTAK

Mas Gie Minta KPK Seret SKPD Kasus Gratifikasi Mantan Bupati Bogor.

0

nemukabar.com | JAKARTA – Yogi Prasetio atau yang akrab disapa Mas Gie menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jl. Kuningan Persada Jakarta, pada Jumat 30/4/21 sekitar pukul 09.17 WIB.

Kedatangan Mas Gie selaku Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI-MPO) tersebut dalam rangka mempertanyakan duduk perkara kasus mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin yang tersandung kasus tindak pidana korupsi beberapa waktu yang lalu.

Saat dimintai keterangan oleh wartawan Ia pun menuturkan, “kedatangan saya kesini untuk mengkonfirmasi sudah sejauh mana kasus ini ditangani secara serius oleh KPK”. Tandasnya.

Kasus yang menjerat mantan Bupati Bogor ini, diduga Ia meminta, menerima, atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang nominalnya cukup fantastis, sekitar Rp 8,93 miliar.

Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional Bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif yang diselenggarakan pada Tahun 2013 dan 2014.

“Dalam pusaran kasus ini KPK menyinggung SKPD dan pemilihan legislatif”. Sambungnya.

Sarjana Pendidikan ini pun melanjutkan, “artinya patut diduga ada SKPD Kabupaten Bogor selama RY menjabat yang terlibat dalam kasus ini, dan ada pula anggota legislatif secara tidak sengaja menggunakan uang negara untuk kepentingan Pileg pada saat RY menjabat sebagai Bupati Bogor”. Pungkasnya

Diakhir keterangan pers-nya Yogi Prasetio merupakan putra daerah asli Bogor yang aktif di kepengurusan HMI pusat itu mendorong dan meminta kepada KPK untuk kembali membuka kasus ini seluas-luasnya, agar masyarakat Kabupaten Bogor mengetahui dengan sejelas-jelasnya siapa saja yang ikut terlibat dalam kasus ini.

“Logikanya kan begini, RY sebagai peminta dan atau penerima, sedangkan SKPD sebagai pemberi, dan anggota legislatif sebagai pengguna”. Jelasnya

Kembali ia menuturkan, “Saya mengapresiasi tindakan KPK yang masih komitmen dalam mengawal dan memberantas korupsi di bumi tegar beriman, saya pun berharap kepada KPK kembali menyelidiki siapa saja SKPD yang terlibat dalam kasus ini yang statusnya sebagai pemberi tersebut, dan saya meyakini bukan hanya satu atau dua orang SKPD saja yang terlibat dipusaran kasus ini”. Tutupnya.

Jika kita kembali mengacu pada Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 : Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud
supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

unsur tindak pidana korupsi pada Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 terpenuhi, Keseluruhan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan adalah sebuah tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 sehingga si pelaku dituntut untuk dipidana penjara.

Penangkapan Munarman Dinilai Arogan, FWJ: Tantangan Bahwa Polri Tidak Anti Kritik

0

NEMUKABAR – Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies ( ISESS) Bambang Rukminto mengkritisi proses penangkapan Munarman. Ia menganggap kepolisian mempertontonkan arogansi dalam penangkapan tersebut.

Dalam penangkapan terhadap Munarman, polisi meringkusnya di dalam rumah. Munarman langsung diangkut ke dalam mobil bahkan tanpa sempat memakai sandal.

“Bahwa kemudian tersebar video terkait penangkapan yang mempertontonkan perlakuan tim Densus 88 pada Munarman yang terkesan arogan, itu yang patut disayangkan,” kata Bambang, Rabu (28/4).

Terkait pernyataan tersebut, Forum Wartawan Joeang (FWJ) meminta agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo komitmen dengan ucapannya yang beberapa waktu lalu sudah mencabut telegram dan memastikan bahwa korps Bhayangkara tidak anti kritik.

“Ini adalah tantangan Polri untuk menjawab kritikan terkait penangkapan Munarman,” jelas Ketua FWJ Septiardi.

Kendati demikian, dia menyakini bahwa institusi Polri akan bersikap humanis terhadap siapa saja. Terlebih sudah ada program Polri Presisi yang digaungkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Tunjukkan Polri dekat dengan rakyat, berlakukan sikap humanis terhadap siapa saja,” tukasnya.

Kader HMI Desak Propam Mabes Polri Panggil Kapolda Babel Terkait Dugaan Kasus Sekjen PB HMI Versi Raihan Aritama

0

NEMUKABAR.COM – Tidak ada habis – habisnya jikalau bicara soal gerakan mahasiswa terutama gerakan yang di bangun oleh Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Sejumlah kader hijau hitam saat ini bergerak untuk mendesak serta pertanyakan kinerja dan alasan Kepolisian Daerah Bangka Belitung.

Desakan tersebut terkait dengan alasan Kapolda Babel mengeluarkan SP3 atas nama Muhammad Ichya Alimuddin, yang saat ini menjabat sebagai Sekjen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) versi Raihan Arya Tama.

Berikut pernyataan yang kami temui dari whatsapp messenger salah satu kader jakarta yang tidak mau di sebut namanya.

Terkait dengan penetapan DPO (Daftar Pencarian orang) oleh pihak Kepolisian Daerah Bangka Belitung kepada Tersangka Muhammad Ichya Alimuddin yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PB HMI versi Kongres SBY.

Berdasarkan pemberitaan Media lokal bahwa kasus tersebut terkait dengan unjuk rasa mengevaluasi kinerja Gubernur Babel dimana Muhammad Ichya Alimuddin selaku operator penerima order menginstruksikan para pendemo yang lain untuk merusak fasilitas Umum yang berada di kantor Gubernur Babel.

Namun ironisnya peserta demo yang lain telah di tangkap dan menjalani hukumannya namun Muhammad Ichya Alimuddin kabur hingga saat ini.

Adapun informasi yang kami dapatkan bahwa kasu DPO Muhammad Ichya Alimuddin telah di SP3 kan karena pada saat proses penangkapan Tersangka yang lain telah di temukan barang bukti uang sejumlah Ratusan juta rupiah yang belum sempat dipergunakan untuk kepentingan unjuk rasa ini di duga kuat sebagai tukar guling dengan surat SP3 Muhammad Ichya Alimuddin.

Sejumlah Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) minta Kapolri Listyo Sigit Prabowo Agar segera memerintahkan Kadiv Propam Polri agar panggil dan memeriksa Kapolda Bangka Belitung untuk mempertanyakan alasan surat SP3 Muhammad Ichya Alimuddin.

Ketika dikonfirmasi mereka mengatakan bahwa akan mengawal kasus tersebut hingga Kapolda di panggil dan Sekjen PB HMI versi Raihan Arya Tama di penjarakan atas perbuatannya.