Beranda blog Halaman 2

Bongkar Dosa Ilegal Mining CV. Unaaha Bakti Persada, Peptam Sultra Resmi Laporkan ke KLHK RI.

0

Jakarta | nemukabar.com_Pemuda Peduli Tambang Sulawesi Tenggara ( PEPTAM SULTRA ) Resmi melaporkan CV.unaaha Bakti Persada (UBP) Di Kementrian Lingkungan hidup dan kehutanan ( KLHK) RI terkait dugaan ilegal mining yang terjadi di Desa morombo Kecamatan Lasolo Provinsi Sulawesi Tenggara (SULTRA). Jum’at 15 Oktober 2021

Irjal Ridwan. selaku kordinator lapangan menjelaskan bahwa, CV.unaaha bakti persada (UBP) Diduga sudh lama beraktifitas tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH) Dan beroperasi di dalam wilayah konservasi.

Kami menduga bahwa, CV .Unaaha Bakti Persada ( UBP) tersebut, telah merugikan negara hingga miliaran rupiah karena diduga telah melakukan ilegal mining dan dibuktikan dengan tidak mempunyai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.

Kami mensinyalir bahwa, CV.Unaaha Bakti Persada (UBP) sudah melakukan aktivitas ilegal mining, dengan Tidak memiliki IPPKH. Itu semua diperoleh dari hasil Tim investigasi kami di Lapangan . Ketika CV.Unaaha Bakti Persada ( UBP) ini disinyalir beraktifitas di wilayah Konservasi . Hal ini tentu tidak bisa di biarkan oleh aparat penegak hukum (APH)

Pihak HUMAS KLHK RI menerima laporan kami dan mengatakan bahwa mereka akan segera membentuk Tim untuk turun melihat dari pada aktivitas CV. Unaaha Bakti Persada

Tentunya dengan data yang kami laporkan Ke Kementrian Lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) kami harap agar segera di tanggapi,

Irjal juga menegaskan, suatu kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi izin Pinjam pakai kawasan hutan ( IPPKH ) akan dikenanakan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebagaimana diatur di dalam Undang-undang kehutanan Pasal 78 ayat (6)

“Dalam waktu dekat ini kami juga akan segera bertandang ke Mabes Porli dan Kejagung RI agar segera memanggil dan memeriksa Direktur CV.Unaaha Bakti Persada ( UBP ) yang di duga telah menabrak rambu-rambu hukum yang berlaku Di Negara Republik Indonesia” Tutup Irjal

Baubau Tuan Rumah Rakor Pimpinan DPD II KNPI Se-Sultra

0

Nemukabar.con, Sultra – DPD KNPI Sulawesi Tenggara bersama seluruh DPD KNPI Kabupaten Kota Se-Sulawesi Tenggara akan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan di Kota Baubau.

Pasca melaksanakan Musda Bersama beberapa bulan lalu, maka saat ini DPD KNPI Provinsi Sulawesi Tenggara dibawah Kepemimpinan Ketua Alvin Akawijaya Putra tengah mempersiapkan Pelantikan dan Rakerda Kepengurusan Periode 2021-2014.

Bahwa dalam rangka persiapan agenda terebut maka DPD KNPI Provinsi Sulawesi Tenggara bersama seluruh DPD KNPI Kabupaten Kota akan melaksanakan rapat koordinasi dan konsolidasi di salah satu hotel Kota Baubau pada tanggal 15 Oktober 2021.

Ketua KNPI Kota Baubau, Syamsul Bahri mengatakan Rakor tersebut ditargetkan akan menjadi momentum untuk menyolidkan seluruh Barisan DPD KNPI Kabupaten Kota termasuk Pemuda secara umum agar tetap solid di Barisan yang diketuai oleh Ketua Alvin Akawijaya Putra.

“Insyaallah agenda ini berjalan dengan baik dan lancar, juga bisa menjadi starting poin yang positif untuk kita semua dalam rangka menyukseskan pelantikan dan Rakerda,” kata Syamsul Bahri dalam keterangan persnya, Kamis (14/10/2021).

“Seluruh DPD KNPI Kabupaten Kota terkhusus DPD KNPI Kota Baubau yang akan menjadi tuan ramah rakor ini sangat antusias dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini, apalagi agenda rakor sebagai salah satu rangkaian menuju Pelantikan dan Rakeda ini akan dilaksanakan ditengah berita dan fakta telah adanya kesepakatan tiga kubu DPP KNPI yang sudah bersepakat untuk melaksanakan kongres Bersama,” lanjut Syamsul.

Di tempat yang sama Ketua OKK KNPI Sultra, Rami Musrady Zaini menyatakan kegiatan Rakor ini dilaksanakan untuk menjaring aspirasi KNPI di level kabupaten Kota se Sulawesi Tenggara.

“Sekarang juga beberapa kepengurusan KNPI di daerah sudah melewati batas periode kepengurusan sehingga harus di normalisasi” tambah mantan Ketua HMI Cabang Kendari tersebut.

Rami menambahkan, Rakor ini juga adalah rangkaian dari agenda Pelantikan dan Rakerda yang akan diagendakan di Kendari dalam waktu dekat. Selain itu Rakor ini bertujuan untuk 0menyelaraskan program dan rencana strategis ketua Alvin Akawijaya Putra dengan DPD-DPD ditingkatan II yang nantinya akan dipatenkan dalam penyusunan program kerja dalam rapat kerja daerah (RAKERDA) KNPI Provinsi.

“Kesiapan kita untuk pelantikan dan Rakerda sudah delapan puluh persen, sisanya hanya masalah waktu untuk mensinkronkan jadwal Gubernur dan tiga ketua umum DPP,” tutupnya.

Tak Lolos TWK, 57 Pegawai KPK diajak Bergabung Dengan Polri. Fauzan Ohorella: Sikap Patriotik Kapolri demi Menjaga Stabilitas dan Keamanan Bangsa

0

Jakarta|Pimpinan Pusat Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku Indonesia atau AlMulk Indonesia mengapresiasi sikap Kapolri yang memberikan kesempatan kepada 57 Pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) , yang hal tersebut kemudian menjadi perbincangan hangat disetiap kalangan anak bangsa. Sikap heroik Kapolri ini mendapat dukungan penuh dari Aktivis Muslim asal Maluku, Fauzan Ohorella.

“Tentunya saya secara pribadi mengapresiasi betul sikap patriotik Bapak Kapolri yang telah memberikan kesempatan untuk para pegawai KPK yang tak lolos TWK itu bergabung dengan Instansi Polri”. Ungkap  Fauzan Ohorella

Diketahui bahwa beberapa waktu lalu, terdapat sejumlah kelompok mahasiswa yang turun ke jalan untuk melakukan aksi, baik itu kubu mahasiswa yang Pro terhadap pemecatan Pegawai KPK yang tidak lulus TWK, dan juga kubu yang Kontra karna dinilai Lembaga KPK RI sudah tidak sehat lagi. Bahkan, saat yang kubu Mahasiswa Kontra melakukan aksi kemarin sempat mengalami chaos dengan aparat kepolisian yang sedang berjaga di Gedung Merah Putih, Jl. Rasunah Said.

Melihat hal tersebut, DPP Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku Indonesia merasa miris.

“Kita miris melihat aksi teman-teman kemarin yang  mengalami chaos dengan aparat Kepolisian dilapangan. Namun mau bagaimana, kalau terhadap yang Pro dibebaskan untuk Aksi, ya pasti akan muncul barisan Kontra untuk melakukan aksi tandingan”

Sambung Fauzan Ohorella

Menurut Fauzan, kalau seandainya ada sikap objektif dari aparat Kepolisian tentunya tidak akan muncul barisan tandingan untuk melakukan aksi massa. Hal tersebut kata dia akan menjadi asumsi liar dikalangan masyarakat, apalagi kita Mahasiswa.

“Ya bapak Kapolri harus memberikan atensi juga untuk jajarannya agar tidak membiarkan adanya aksi-aksi yang sifatnya itu Pro ataupun Kontra. Sebab, saat ini kita masih dilanda dengan Pandemi Covid-19, jangan sampai kerja keras Instansi Kepolisian dalam perangi penyebaran Covid menjadi sia-sia akibat kepentingan kelompok-kelompok tertentu.”

Tegas Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku Indonesia.

Kendati demikian, Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku Indonesia memberikan sikap dukungan penuh terhadap sikap heroik Kapolri yang telah memberikan atensi terhadap kisruh 57 Pegawai KPK RI yang tak lolo TWK itu.

“Tentu kami dukung penuh sikap heroik Bapak Kapolri, bahkan kita bisa katakan bahwa itu adalah sikap Patriotik Polri demi menjaga stabilitas bangsa dan keamanan serta ketertiban nasional. Untuk itu juga, kami meminta agar teman-teman Mahasiswa agar menahan diri, jangan sampai akibat kisruh KPK ini menjadikan kita sebagai korban dari Virus Covid-19.” Tutup Fauzan Ohorella, Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku Indonesia.

HIMA SULTRA Jakarta; Hentikan Demo, Tidak Berbasis Data!

0

Jakarta – Maraknya aksi demostrasi di Jakarta yang menyoroti masalah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini menjadi keresahan tersendiri bagi Organisasi Himpunan Mahasiswa Sulawesi Tenggara-Jakarta (HIMA SULTRA-Jakarta). Melalui Ketua Umumnya La Ode Muhammad Rusdiansyah, menyampaikan “bahwa sangat disayangkan aksi demonstrasi yang dilakukan beberapa Oknum yang menamakan diri organisasi mahasiswa SULTRA dalam menyampaikan aspirasi yang tidak berbasiskan data. Salah satu contohnya adalah aksi demonstrasi yang dilakukan FAHMI SULTRA di KPK beberapa hari kemarin,Aksi dengan tuntutan yang hampir sama tersebut dilakukan secara berulang-ulang kali”(25/09/21).


Lanjut Dian (sapaan) mengatakan “Tidak hanya aksi demonstrasi tersebut, terdapat banyak aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan di Jakarta dengan isu tentang SULTRA yang pada kenyataannya tidak memiliki bukti data yang valid.
Tidak bisa dibantah bahwa demi keadilan masyarakat Mahasiswa memang merupakan agen kontrol atas kebijakan Pemerintah, akan tetapi di lain sisi demonstrasi juga merupakan bagian dari proses kaderisasi agar dapat menciptakan kritik pendapat yang lebih konseptual dengan analisis data yang jelas.
Untuk itu kata Dian “HIMA SULTRA Jakarta, Menghimbau serta mengajak mahasiswa-mahasiswa Sulawesi Tenggara yang sedang menempuh studi di Jakarta agar lebih mengedepankan kajian komprehensif sebelum melakukan aksi demonstrasi di jalanan.tutupnya.

Umat Islam Sadar, Dong? Anies Itu Bukan Marbot Masjid !

0

Oleh: Muhammad Adib Amrullah

Bismillah… Saya tuangkan unek-unek saya melalui tulisan ini.

Baru kali ini ada kepala daerah dibela soal masa jabatannya. Jabatannya akan berakhir 2022, tapi sudah ada Mantan Pejabat Otonomi Daerah, yang mewacanakan masa jabatan Anies dapat diperpanjang.

Seumur-umur baru kali ini ada wacana begitu. Segitunya mereka menyelamatkan pionnya.

Belum lagi ada media pencipta darling, mencoba menyelamatkan Anies dengan menyatakan bahwa seolah-olah pemanggilan Anies ke KPK terpaksa karena perintah.

Yang disayangkan, kaum awam Muslim yang dulu memenangkan Anies, masih belum menyadari kenyataan. Mereka merasa Anies memberi keuntungan bagi mereka. Padahal boro-boro. Kemiskinan kaum awam Muslim yang akut, tak pernah menjadi perhatian serius bagi Anies.

Satu-satunya pusat perhatiannya ialah bagaimana dapat menjadi Presiden. Kalau tiket dukungan dapat dari kesan inklusif dan pro bisnis yang memang didominasi oligarki, maka dia kejar itu. Persetan dengan riwayat jasa dukungan kaum Muslim awam yang miskin-miskin.

Bagi dia, daripada memperhatikan kesejahteraan warga muslim yang miskin yang hidup di lorong-lorong sempit, mendingan mendandani dan mengecet pusat-pusat kota Jakarta biar dipamerkan di sosial media.

Dapat diduga bagi Anies, kaum awam Muslim yang kismin-kismin hanyalah sekedar lumbung suara lima tahunan. Lagi perlu, diambil. Jika tidak perlu, tinggalkan.

Ada satu nasehat politik dari orang tua. Untuk mengukur, seseorang itu teman atau rekan, setidaknya dia pernah ngajak Anda ngopi bareng, lalu urun rembuk apa yg bisa dia bantu, dan apa yg bisa Anda bantu buat dia.

Nah, jika dia tak pernah ngajak ngopi Anda, lalu ujuk-ujuk Anda mengklaim dia sbg teman Anda, maka Anda hanyalah orang bodoh dan naif. Itu nasehat seorang tua.

Terkait Anies, tanya diri Anda, apa Anda pernah diajak makan-makan dan urun rembuk. Atau setidaknya mengirimkan kopilah buat Anda. Kalau tidak, ya Anda bodoh.

‘Multatuli Reborn’

Ketua KNPI Sultra: Selamat Raden Andreas, Terpilih Jadi Ketum DPP KNPI

0

Kendari | Nemukabar.com – Kongres KNPI Ke-16 yang dilaksanakan di Mataram Lombok melahirkan Raden Andreas sebagai Ketua Umum DPP KNPI.

Andreas terpilih secara aklamasi dalam Forum Kongres di Kota Seribu Mesjid Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin 20 September 2021.

Ketua KNPI Sulawesi tenggara Alvin Akawijaya memberikan ucapan selamat dan mendukung keputusan kongres tersebut yang menetapkan Raden Andreas sebagai ketua terpilih.

“Saya selaku ketua KNPI Sulawesi Tenggara memberi selamat atas terpilihnya bang Andreas,” kata Alvin Akawijaya dalam keterangan persnya, Selasa (21/09/2021).

Lanjutnya semoga dengan terpilihnya Andreas kekusutan dan perpecahan di tubuh KNPI bisa menjadi satu.

“Kita berharap di tangan Raden Andreas, KNPI BISA menjadi satu,” tutupnya. [sak]

Tournament Garpem Sultra Cup 1 Sukses DI Selenggarakan , Aksan Setiawan ; Terimakasih Kepada Seluruh Pihak Yang Turut Membantu

0

Kendari | nemukabar.com_ Garda pemuda (Garpem) Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi menutup Tournamen sepak bola cup 1, minggu (19/9/2021) di Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe.

Keterangan Gambar : Aksan Setiawan (Ketua Umum Garpem Sultra(di sisi kiri)

Ketua umum garpem Sultra, Aksan Setiawan menyampaikan banyak terimakasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyukseskan kegiatan tournamen Garpem Sultra cup 1 tersebut.

“Kegiatan ini telah sukses kita laksanakan tanpa hambatan apapun, untuk itu saya sangat berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras dan orang – orang yang sudah mensupport kegiatan tournamen Garpem Sultra Cup 1 ini sehingga terselanggara dengan baik ” ujarnya

Sementara itu, Ketua panitia turnamen garpem Sultra cup 1, Rekisman mengatakan “kegiatan tournamen GARPEM sultra cup 1  yang di gelar kurang lebih 25 hari telah berhasil di selenggarakan dengan menghasilkan juara pertama dari team UD MAJU MOTOR FC ”

Lanjut rekis nama sapaannya , mengatakan bahwa “kegiatan ini kami anggap sangat sukses karna selama pertandingan berlangsung yang kurang lebih 25 hari ini tidak satupun ada gesekan fisik di sekitar lapangan sehingga ini menjadi pertanda bahwa ajang silaturahmi antar team dan seluruh masyarakat sultra ini masihbsangat terjalin dengan baik.

Lanjut ia jga menyampaikan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik dan sukses. ” kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam pelaksanaan tournamen ini. Untuk diketahui, kegiatan Garpem Cup 1 ini, ditutup oleh Masrik, SH (sekcam puriala) mewakili pemerintah setempat”

“Ia memberikan apresiasi kepada pihak panitia yg telah bekerja keras sehingga kegiatan ini terselenggara dengan baik serta ia juga menyampaikan selamat kepada team pemenang dalam kejuaraan ini. “Tutup Rekis”

AlMulk Indonesia Dorong Aparat Penegak Hukum Tindak Tegas Kasus Ujaran Kebencian

0

Jakarta| Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku Indonesia atau disingkat AlMulk Indonesia melakukan Pelantikan dan Rapat Kerja untuk pengurus baru periode 2021-2025. Fauzan Ohorella selaku Ketua Umum DPP AlMulk Indonesia menyampaikan beberapa poin-poin yang menjadi gagasan AlMulk Indonesia.

“Secara organisatoris AlMulk ini telah berdiri sejak lama, pasca kerusuhan Ambon tahun 1999 itu. namun memang sempat vakum beberapa lama akibat para senior-senior pendiri yang telah berkiprah pada profesi masing-masing, tetapi hari ini kami akan hidupkan kembali organisasi ini dengan wajah baru, sumber daya baru dan tentunya itu akan menjadi semangat juang baru juga untuk organisasi” ujar Fauzan Ohorella

dia mengklaim bahwa Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku ini akan menjadi motor perubahan bagi generasi penerus namun dengan tetap menjaga spirit keMalukuan dan KeIndonesiannya. optimistis pengurus pusat AlMulk ini didasari dengan penambahan Indonesia dibelakang kata Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku. hal tersebutlah yang kemudian dapat dikatakan  menjadi semangat baru bagi pemegang estapet kepemimpinan hari ini.

“Penambahan kata Indonesia ini adalah kesadaran kolektif kami sebagai penerus semangat juang leluhur terdahulu. hal tersebut juga saya katakan bahwa akan menjadi doktrin bagi kami dalam menjaga dan merawat spirit, wibawa serta identitas kita sebagai Bangsa kesatuan republik Indonesia”. sambungnya

Fauzan menyampaikan lagi, hari-hari ini nalar intelektual kita sedang diobok-obok oleh oknum-oknum yang sengaja membuat konten beraroma ujaran kebencian. kata dia, hal tersebut harus mendapatkan tindak tegas oleh aparat penegak hukum, sebab menurut Fauzan kalau hal tersebut akan menjadi pemicu perpecah belahan bangsa dan merusak keharmonisan antar umat beragama.

“hari ini banyak sekali konten-konten yang dibuat dengan isi yang beraroma ujaran kebencian, kita cinta terhadap pemuka-pemuka agama, namun kita juga tidak mau kalau mereka manfaatkan ceramah atau dakwahnya sebagai sarana melakukan ujaran kebencian. maka itu kami mendukung aparat penegak hukum dalam hal ini Polri untuk tindak tegas pelaku ujaran kebencian. baik dia itu tokoh agama, publik figur atau politikus sekalipun harus ditindak tegas”

tegas Fauzan Ohorella

kendati demikian, Fauzan beserta pengurusnya juga mengatakan bahwa akan membuat agenda-agenda sosial untuk kegiatan perdananya, demi mengenalkan kembali organisasi Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku Indonesia atau AlMulk Indonesia kepada masyarakat di mama kota, Jakarta.

“tentunya hal itu adalah spirit ikrar kami, bahwa kami ini memiliki watak dan sikap yang sosialis, nasionalis serta religius. untuk itulah kami akan membuat agenda sosial agar hal tersebut bisa menjadi adaptasi baru bagi masyarakat Jakarta bahwa kami ada dan siap membantu juga mendukung setiap agenda yang bertujuan untuk Bangsa dan Negara Indonesia” tutupnya Fauzan Ohorella, Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku Indonesia (AlMulk Indonesia)

GMPT Mengutuk Keras Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Mahasiswa Dan Masyarakat Laonti

0

Jakarta | nemukabar.com_Gerakan Mahasiswa Pemerhati Pertambangan (GMPT) menyoroti tindakan represif kepolisian terhadap mahasiswa dan masyarakat Laonti yang sedang melakukan upaya penolakan terhadap aktivitas PT. Gerbang Multi Sejahtera (GMS) karena diduga telah mencemari lingkungan di sekitar perairan Laonti.

Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Pemerhati Pertambangan Don Mike Andi mengatakan bahwa tindakan represif yang dilakukan oleh personil kepolisian Resort Konawe Selatan telah melanggar Prinsip dan standar hak asasi manusia dalam pengamanan unjuk rasa.

” kami mengutuk keras tindakan represif yang dilakukan oleh personil kepolisian resort Konawe Selatan yang menembakan senjata api pada saat pengamanan, tindakan itu tentu melanggar prinsip dan standar hak asasi manusia, sementara jelas dalam pasal 28E UUD 1945 lebih jauh mengenai mekanisme pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka Umum” ungkapnya kepada awak media pada Minggu, (19/09/2021).

Selain itu Mike Andi menambahkan, “apabila personil yang membawa senjata api tidak diproses hukum dan Mahasiswa yang ditahan tidak segera dibebaskan dalam jangka waktu 2×24 Jam kami akan melakukan Demonstrasi di Mabes Polri menuntut agar Kapolres Konawe Selatan dicopot dari Jabatannya karena telah lalai dalam membina anggotanya agar lebih humanis dalam mengamankan aksi unjuk rasa sesuai TL Kapolri,”Tutupnya.

Gerak Indonesia Gelar Aksi Dukung KPK Fokus Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

0

Jakarta|Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Untuk Keadilan-Indonesia (GERAK-Indonesia),menggelar aksi mendukung KPK untuk melaksanakan perintah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 dalam pemberhentian pegawai KPK yang tidak lolos per tanggal 30 September 2021.

Berdasarkan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK terkait pasal peralihan status pegawai. Artinya, pegawai yang tidak lolos TWK tidak dapat diangkat menjadi ASN.

Sedangkan Mahkamah Agung RI (MA) tidak jauh beda dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI (MK) yang menegaskan bahwa tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun MA menolak permohonan uji materi Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 yang diajukan oleh pegawai KPK.

Perkom ini menjadi dasar pelaksanaan TWK sebagai bagian dari alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Jadi apa selama ini opini yg dibentuk Novel Baswedan cs, Ombudsman RI dan Komnasham RI gugur dengan sendiri berdasarkan putusan pengadilan.

Selain itu juga Gerakan Rakyat Untuk Keadilan Indonesia (Gerak Indonesia) meyelesaikan opini yang dibentuk Ombudsman RI seolah-olah Rekomendasi sudah disampaikan secara tertulis kepada KPK padahal tidak ada rekomendasi, setali tiga uang Komnasham juga sama berkoar-koar di media masa tentang pelanggaran HAM terkait TWK akan tetapi sampai saat ini surat ditujukan kepada KPK belum ada. Sehingga hanya melakukan opini di media saja demi pencitraan.

Dan oleh sebab itu kami mendukung KPK untuk melaksanakan perintah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 dalam pemberhentian pegawai KPK yang tidak lolos per tanggal 30 September 2021 dan kami juga menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Mendukung KPK dalam menjalankan amanat Undang-undang dalam peralihan status pegawai KPK

2. Mendukung penegak hukum KPK untuk melakukan Pemberantasan Korupsi

3. Ombudsman RI dan Komnasham RI jangan membuat kegaduhan karena putusan tertinggi masalah TWK sudah diputuskan MK dan MA

4. Ombudsman RI dan Komnasham RI tidak perlu membebani dan menarik-narik Presiden Jokowi karena Putusan MK dan MA menyatakan dengan tegas tidak ada yang salah dalam peralihan status pegawai KPK menjadi ASN

5. Menghimbau segenap masyarakat dan anak bangsa untuk saling bahu membahu dalam upaya pemberantasan korupsi agar negara Indonesia bebas dari korupsi

Jakarta,17 September 2021

Koordinator Lapangan

Gerak Indonesia

Teddy