NEMUKABAR.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat akan potensi bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi pada November 2024 hingga awal 2025. La Nina lemah yang bersamaan dengan musim hujan disebut sebagai salah satu penyebab utama peningkatan risiko tersebut.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menjelaskan bahwa curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan lebih tinggi dari rata-rata. Hal ini meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, hingga angin kencang. Informasi ini disampaikan dalam acara Sosialisasi Potensi Bencana Hidrometeorologi pada Rapat Koordinasi Inflasi Daerah 2024 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin (18/11/2024).
Dalam proyeksi curah hujan tahunan BMKG, sebanyak 67% wilayah Indonesia diprediksi akan menerima curah hujan lebih dari 2.500 mm per tahun, dengan beberapa daerah bahkan mencapai 5.000 mm per tahun. Daerah yang paling terdampak meliputi sebagian besar wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
“Sekitar 15% wilayah Indonesia akan mengalami curah hujan di atas normal, sementara 1% wilayah, seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat, diprediksi mengalami curah hujan rendah,” ungkap Dwikorita.
Fenomena La Nina lemah diperkirakan berlanjut hingga awal 2025, disertai penyimpangan suhu muka laut di Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan perairan Indonesia. Kondisi ini menyebabkan suhu perairan lebih hangat dari rata-rata, yang meningkatkan pembentukan awan hujan.
“Indian Ocean Dipole (IOD) juga memengaruhi distribusi hujan di Indonesia, sehingga memicu curah hujan tinggi pada sebagian besar wilayah. Dampaknya akan terlihat lebih jelas pada puncak musim hujan, Januari hingga Februari 2025,” terangnya.
Dwikorita juga menyoroti potensi angin kencang, kilat petir, hingga banjir lahar pada daerah sekitar lereng gunung api. “Hujan dengan intensitas sedang saja dapat memicu banjir lahar yang berpotensi merusak,” tambahnya.
BMKG meminta masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana yang dapat terjadi kapan saja. Penanganan dini dan langkah mitigasi dianggap sangat penting untuk meminimalkan dampak.
“Pemerintah daerah harus memanfaatkan informasi cuaca secara maksimal. Mitigasi yang terencana dapat mengurangi risiko kerugian dan korban jiwa akibat bencana,” tegas Dwikorita.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang memimpin rapat koordinasi, turut menekankan pentingnya kesiapan daerah dalam menghadapi tantangan cuaca ekstrem. Ia mengingatkan kepala daerah untuk segera mengambil langkah antisipasi, terutama dengan adanya agenda besar seperti Pilkada serta libur Natal dan Tahun Baru.
“Masing-masing kepala daerah harus memprioritaskan upaya mitigasi bencana hidrometeorologi di wilayahnya,” kata Tito.
BMKG juga berharap informasi cuaca yang lebih terperinci dan sistem pemantauan yang akurat dapat membantu pemerintah dan masyarakat mengurangi dampak bencana.
Langkah-langkah kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan cuaca ekstrem ini. Dengan kesiapan yang matang, diharapkan dampak buruk dapat diminimalkan, meskipun ancaman cuaca terus mengintai hingga 2025.
Informasi ini menjadi pengingat agar semua pihak waspada dan tanggap terhadap risiko yang ada, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi. **Jangan abaikan peringatan dini BMKG untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.
