NEMUKABAR.COM - Agenda reses anggota DPRD DKI Jakarta Komisi E dimanfaatkan betul oleh para tokoh lingkungan untuk menyuarakan aspirasi warganya. Salah satu suara paling lantang datang dari Imam Basori (Ketua RT 11) RW 7 Kelurahan Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan—yang akrab disapa Ibas.
Dalam forum reses yang dihadiri Chicha Koeswoyo, anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi E, Ibas secara terbuka menagih janji kampanye Gubernur Jakarta Pramono Anung soal kenaikan dana operasional untuk Ketua RT/RW
“Kami ini ujung tombak pelayanan publik di lingkungan. Saat kampanye, Gubernur menyampaikan komitmen menaikkan dana operasional RT/RW. Pertanyaannya, kapan akan direalisasikan? Apakah Komisi E siap mengawal janji tersebut agar tidak hanya jadi retorika politik?” tanya Ibas.
Tak hanya soal dana operasional, Ibas juga menyampaikan berbagai keluhan dan masukan dari warga terkait masalah-masalah krusial di wilayahnya, mulai dari bantuan sosial hingga fasilitas kesehatan.
1. Dinas Sosial: Bansos Tak Merata dan Sulitnya Akses KJP-KJL
Ibas mempertanyakan kejelasan realisasi penyaluran bantuan sosial (bansos), khususnya bagi warga miskin yang belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Ia juga menyoroti rumitnya pengajuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Lansia (KJL) yang membuat banyak warga kesulitan.
“Banyak warga kami yang mengeluh prosesnya terlalu berbelit. Harusnya, ada penyederhanaan prosedur. Apalagi ini program untuk masyarakat bawah,” ujarnya.
Ibas juga bertanya apakah ada program mitigasi untuk warga yang terdampak PHK atau krisis ekonomi, seperti pelatihan kerja atau bantuan langsung tunai.
2. Dinas Pendidikan: Kritik Sistem Zonasi dan Harapan Beasiswa
Soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Ibas menyampaikan keresahan warga yang merasa sistem zonasi tidak adil dan tidak berpihak kepada masyarakat kecil.
“Sistem saat ini justru membuat anak dari keluarga tak mampu sulit mengakses sekolah negeri favorit. Perlu ada evaluasi yang pro-rakyat kecil,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan beasiswa tambahan bagi anak-anak korban PHK, agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa terganggu kondisi ekonomi keluarga.
3. Dinas Kesehatan: Krisis Layanan RSUD dan Harapan Mobile Health
Keluhan lain datang dari sektor kesehatan. Menurut Ibas, masih banyak warga yang kesulitan mendapatkan kamar rawat inap di RSUD, bahkan harus antre berhari-hari.
“DPRD perlu dorong RSUD lebih terbuka dan responsif. Bisa juga dikembangkan layanan kesehatan keliling seperti mobile clinic agar pelayanan menjangkau masyarakat lebih cepat,” kata Ibas.
Ia juga menanyakan strategi peningkatan kualitas layanan BPJS Kesehatan di RSUD agar masyarakat miskin tidak lagi merasa dipinggirkan.
4. Olahraga dan Kepemudaan: Fasilitas Minim, Anak Muda Terancam Pergaulan Bebas
Ibas menyinggung kurangnya perhatian terhadap sarana olahraga skala kecil di lingkungan RT/RW, yang padahal sangat dibutuhkan masyarakat.
“Kami butuh revitalisasi lapangan kecil, bukan hanya stadion besar. Ini penting untuk ruang sehat warga,” ujarnya.
Soal kepemudaan, Ibas mendorong DPRD merancang program yang bisa mencegah anak muda dari jerat narkoba dan pergaulan bebas, termasuk mempertimbangkan jam malam remaja seperti di beberapa daerah lain.
RT Siap Kawal, Tapi Butuh Dukungan Nyata
Dengan lugas dan mewakili suara warganya, Ibas menyampaikan bahwa para Ketua RT siap menjadi mitra strategis pemerintah, asalkan dukungan anggaran dan kebijakan nyata benar-benar diberikan.
“Kami bukan hanya petugas seremonial. Kami motor penggerak masyarakat. Jangan sampai janji tinggal janji. Komisi E harus hadir, mengawal, dan menyuarakan aspirasi rakyat di parlemen Jakarta,” pungkas Ibas disambut tepuk tangan warga.
Agenda reses ini menjadi bukti bahwa semangat partisipasi warga di tingkat akar rumput semakin tinggi. Kini bola ada di tangan DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampukah mereka menjawab?
