NEMUKABAR.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keyakinannya bahwa utang jatuh tempo Indonesia yang mencapai jumlah besar pada periode 2025-2028 tidak akan menjadi beban bagi keuangan negara. Menurutnya, utang tersebut dapat dikelola dengan baik selama investor tetap percaya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan stabilitas pemerintahan.
"Jika mereka yakin pada pengelolaan APBN dan keuangan negara, secara otomatis investor akan melanjutkan investasinya di instrumen kita, kecuali jika ada alternatif investasi lain yang lebih menarik," jelas Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.
Pada 2024, utang jatuh tempo Indonesia tercatat lebih dari Rp 400 triliun, dan mayoritas investor memilih memperpanjang kepemilikan mereka di instrumen keuangan negara, sebuah praktik yang disebut "revolving." Sri Mulyani menekankan bahwa hal ini mengurangi tekanan pembayaran karena investor kembali membeli surat utang yang diterbitkan Kementerian Keuangan.
"Pada 2024, bapak dan ibu tidak merasa ada beban bayar utang Rp 400 triliun, karena pemegang instrumen ini tetap ingin berinvestasi pada surat berharga yang diterbitkan pemerintah," lanjut Sri Mulyani.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mempertanyakan faktor utama kepercayaan investor asing terhadap surat utang Indonesia, apakah lebih didorong oleh sosok Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan atau oleh kondisi ekonomi nasional.
"Apakah bondholder percaya karena sosok ibu sebagai Menteri Keuangan atau karena negara kita?" tanya Misbakhun.
Sri Mulyani menjawab bahwa kepercayaan investor terhadap surat utang Indonesia muncul dari kondisi perekonomian yang stabil serta pengelolaan APBN yang transparan. Menurutnya, komunikasi yang konsisten antara pemerintah dan DPR turut membangun kepercayaan tersebut. "Kepercayaan investor tidak instan, ini adalah hasil dari komunikasi politik yang baik dan transparansi kebijakan," tegasnya.
Namun, tantangan besar menanti pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), pada tahun pertama masa jabatan Prabowo, utang jatuh tempo Indonesia akan mencapai Rp 800,33 triliun, hampir dua kali lipat dibandingkan 2024. Tren ini berlanjut dengan utang jatuh tempo sebesar Rp 803,19 triliun pada 2026, Rp 802,61 triliun pada 2027, dan sedikit menurun ke Rp 719,81 triliun pada 2028.
Pemerintah saat ini berupaya keras menjaga persepsi positif dari para investor untuk memastikan stabilitas ekonomi.
